Economy: cycle and anomaly

Pemilu: Stimulus bagi Perekonomian Jawa Tengah (2)

2009-04-14T10:26:00.000+07:00

lanjutan...

Pengaruhnya terhadap Ekonomi Jawa Tengah

Bila disejajarkan dengan stimulus fiskal, maka menurut ketua BKPM, stimulus sebesar Rp 1,00 diyakini akan mampu menarik investasi sebesar Rp1,58. Bila angka ini dipandang terlalu optimis, mengingat kondisi investasi Indonesia dan khususnya Jawa Tengah yang melemah, dan diasumsikan kenaikan stimulus sebesar Rp 1,00 akan mampu menambah investasi sebesar Rp 1,25 saja, maka perekonomian akan terakselerasi lebih cepat. Efek ini diperkuat dengan adanya penyaluran kredit perbankan. Data KBI, Semarang menunjukkan bahwa penyaluran kredit perbankan dan UMKM di Jawa Tengah pada tahun 2008 mencapai Rp 79.331 milyar dan Rp 9.871 milyar. Bila sinyalemen BI bahwa Pemilu akan medorong penyaluran kredit sebesar 15%, maka (dalam kondisi optimis) penyaluran kredit perbankan dan UMKM pasca pemilu akan mencapai Rp 91.231 milyar dan Rp 11.352 milyar. Akselerasi kredit ini tidak hanya mendorong sektor riil dan investasi, namun pada akhirnya nanti akan akan menambah jumlah uang beredar, dan akan meningkatkan daya beli.

Bila menurut KBI Semarang, pada tahun 2009 investasi diperkirakan masih mengalami perlambatan akibat sikap kehati-hatian investor dalam melakukan ekspansi usaha, maka impak pemilu ini setidaknya memberikan rasa optimis bagi sektor riil. Namun apabila dampak pemilu berlanjut dan berada dalam worst scenario yaitu tidak berjalan dengan damai, maka investasi swasta mengalami penurunan lebih besar lagi (perlu diingat berdasarkan data BPM Provinsi Jawa Tengah, nilai PMA dalam USD pada tahun 2008 menagalami penurunan dari 66.832 ribu USD menjadi 39.224 ribu USD). Dalam kondisi ini mau tidak mau investasi pemerintah sebaiknya memiliki peran yang utama. Dan pola ini juga sejalan dengan struktur ekonomi Jawa Tengah kontribusi pengeluaran pemerintah cukup dominan.

Sektor yang akan terakselerasi akibat aktivitas pemilu setidaknya ada tiga sektor yaitu PHR, pengangkutan, telekomunikasi dan keuangan, persewaan dan jasa. Berdasarkan pengolahan data (Pemprov Jawa Tengah 2007) dari tabel input output Jawa Tengah 2004, angka pengganda pendapatan masyarakat menunjukkan bila terjadi peningkatan permintaan akhir sebesar Rp 100,00 maka pendapatan akan mengalami kenaikan sebesar Rp 21,2 untuk sektor PHR, Rp22,3 untuk sektor pengangkutan dan telekomunikasi dan Rp13,1 untuk sektor keuangan. Sedangkan dari sisi penyerapan tenaga kerja, bila terjadi peningkatan permintaan akhir sebesar Rp 100,00 maka kana meningkatkan kesempatan kerja sebesar 6,6 orang untuk sektor PHR, 5,1 orang untuk pengangkutan dan telekomunikasi dan 2,5 orang untuk sektor keuangan. Adanya aktivitas Pemilu tentunya akan sangat menguntungkan bagi sektor-sektor tersebut, karena terdapat kemungkinan hasil akhir kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja akan menjadi lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Yang menjadi tantangan adalah efek pemilu yang relatif sekejap ini, tidak hanya berhenti pada peningkatan pendapatan yang kemudian diwujudkan pada peningkatan daya beli (yang tidak selalu produktif) dan hanya mendorong inflasi, namun sebaiknya, akselerasi singkat ini digunakan sebagai titik awal untuk menggerakkan sektor riil dan menjaganya agar tetap berjalan sepanjang waktu.

Pemilu: Stimulus bagi Perekonomian Jawa Tengah (1)

2009-04-14T10:20:00.002+07:00

paper ini sebenarnya pernah kukirim ke Kompas.. tapi nggak dimuat2..ya udah ku posting ke sini, walau terlambat...

Awal Januari 2009 lalu Bank Indonesia menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu akan memberikan stimulus ekonomi dalam bentuk pertumbuhan kredit sebesar 15-20 persen. Stimulus ekonomi akibat kegiatan pemilu sebenarnya tidak terbatas pada pertumbuhan kredit saja, karena pada dasarnya Pemilu merupakan sarana untuk meredistribusi kesejahteraan masyarakat melalui efek pengganda (multiplier effect) yang diciptakan. Walaupun tidak sebesar Pemilu 2004, bagaimanapun stimulus Pemilu ini akan menggairahkan kondisi pasar domestik yang sedang lesu akibat krisis keuangan global.

Pemilu antara stimulus dan biaya

Kampanye berkaitan erat dengan iklan dan sosialisasi caleg. Kampanye media memiliki backward dan forward linkage baik ke mass media, perusahaan percetakan, perdagangan, industri kertas, perhotelan, dan jasa kehumasan. Kampanye media cenderung memiliki efek pengganda yang relatif lebih kecil dibanding dengan kampanye langsung ke masyarakat. Kampanye langsung biasanya disertai dengan pembagian kaos, pembagian sembako, pengobatan gratis dan lain-lain memiliki keterkaitan yang banyak, sehingga menciptakan efek pengganda yang lebih tinggi.

Berdasarkan data Bappenas (2008), dana anggaran Pemilu 2009 adalah Rp 13,5 triliun, dengan distribusi Rp 4,5 triliun untuk pemilihan legislatif dan Rp 9 triliun untuk pemilihan presiden. Diperkirakan sumbangan pemerintah daerah seluruh Indonesia (APBD) untuk pembiayaan Pemilu sekitar Rp 1-2 triliun. Total anggaran Pemilu sekitar Rp15,5 triliun belum termasuk dana kampanye calon legislatif seluruh Indonesia (12.417 orang). Bila diasumsikan setiap caleg mengeluarkan minimal Rp 800 juta untuk kampanye, maka total dana pemilu dapat mencapai Rp 25,5 triliun. Jumlah yang cukup besar bila sejajarkan dengan stimulus fiskal untuk APBN 2009 sebesar Rp 73,3 triliun (sekitar 35% dari stimulus fiskal).

Hal lain yang patut dipertimbangkan adalah biaya yang muncul dari Pemilu. Terdapat tiga masalah yang akan menimbulkan biaya Pemilu. Yang pertama adalah Moral Hazard dari Partai Politik. Krisis keuangan global menyebabkan banyak pihak melakukan penghematan biaya kampanye. Sedikitnya dana partai, dapat mendorong terjadinya moral hazard dari partai yang memiliki akses terhadap fasilitas pemerintah. Adanya akses ini akan memungkinkan partai politik untuk menggunakan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye. Kedua adalah adanya praktek perdagangan hak pilih (logrolling) yang muncul setelah selesai Pemilu. Adanya logrolling ini akan menyebabkan meningkatnya ukuran kepemerintahan, sehingga tidak efisien dan menimbulkan biaya publik. Terakhir adalah polemik atau ketidakpuasan terhadap perhitungan suara hasil pemilu. Apabila polemik ini berkepanjangan, maka cenderung akan memberikan pengaruh negatif bagi investor, dan pelaku bisnis pada umumnya.

Mewaspadai Deflasi

2009-03-05T08:46:00.000+07:00

Setelah beberapa lama seluruh dunia, dan tentu saja Jawa Tengah dilanda inflasi, akhirnya deflasi datang juga. Selasa, 6 Januari kemarin, Suara Merdeka memuat berita yang menggembirakan. Nasional dan Jawa Tengah mengalami deflasi. Deflasi nasional sebesar 0,04% dan untuk pertama kalinya selama tahun 2008 Jawa Tengah mengalami deflasi sebesar 0,40%. Di antara 4 sampel penghitungan inflasi, Purwokerto merupakan satu-satunya kota yang tidak mengalami deflasi. Deflasi disinyalir terjadi akibat turunnya harga bahan bakar yang menyebabkan penurunan harga sejumlah komoditas lain. Menurut Kepala BPS Jawa Tengah, penurunan harga ini ditunjukkan oleh kelompok bahan makanan sebesar -0,17% dan transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -3,91%.

Bila inflasi selalu dikonotasikan sebagai sesuatu yang buruk, karena menyebabkan masyarakat semakin sengsara, maka sebaliknya deflasi merupakan fenomena yang menggembirakan dan baik. Benarkah deflasi merupakan fenomena yang menggembirakan? Atau sesungguhnya bisa juga menjadi awal dari pergerakan ekonomi yang perlu diwaspadai? Tulisan ini merupakan sudut padang yang lain dari fenomena deflasi yang ‘menggembirakan’ ini.

Deflasi, bisa baik bisa buruk

Selama ini inflasi cenderung mendapat pengamatan lebih karena menggerus nilai kekayaan, sedangkan deflasi dianggap lebih ‘tidak berbahaya’. Deflasi adalah fenomena disinflasi. Secara sederhana deflasi adalah penurunan harga barang secara umum. Bila sumber inflasi adalah sisi permintaan dan sisi penawaran, maka tentunya deflasi pun demikian juga.

Memang benar, deflasi dalam jangka pendek akan menguntungkan pembeli, namun dalam jangka panjang bisa membahayakan ekonomi. Mengapa? Ketika harga mulai turun, konsumen akan menggunakan asa nalarnya (rational expectation), dan beranggapan bahwa harga akan menjadi lebih murah beberapa bulan ke depan. Asa nalar inilah yang akan menahan keinginan untuk membeli barang pada saat ini. Bila semua orang memiliki kecenderungan yang sama, katakanlah dikalikan beberapa juta masyarakat, maka keputusan ini justru akan melemahkan perekonomian. Perusahaan akan mengalami kelebihan penawaran, sehingga cenderung mengurangi produksi. Ketika terjadi pengurangan produksi maka pengangguran akan menjadi masalah berikutnya.

Kenaikan pengangguran sebenarnya tidak saja dipicu oleh pengurangan produksi. Sticky-wage theory menyatakan bahwa sebagian besar bisnis tidak akan mudah menurunkan upah pekerja, meskipun harga telah mengalami penurunan. Truman Bewley, ekonom dari Yale pada tahun 1990 pernah mewawancarai ratusan eksekutif dan serikat buruh mengenai upah. Hasil menunjukkan bahwa pengurangan upah terhadap pekerja hampir tidak pernah terpikirkan karena akan berdampak pada sikap pekerja. Secara teoritis, kondisi ini dapat menyebabkan pengurangan pegawai untuk mempertahankan total upah yang sama. Apabila kondisi ini berlanjut maka perekonomian akan semakin turun dan hal yang terparah adalah terjadinya resesi.

Gambaran dampak deflasi di atas menunjukkan bahwa inflasi memang menyakitkan, namun deflasi juga dapat memperburuk kondisi ekonomi.

Lalu bagaimana?

Penurunan harga yang terus-menerus dapat menjadi ancaman bila terjadi deflationary spiral. Apakah Jawa Tengah akan mengalami deflationary spiral? Bila dirunut mundur, BPS mencatat bahwa selama ini tekanan harga komoditas volatile foods cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan BI. Dalam KER Jawa Tengah Triwulan III (2008) terlihat bahwa sumbangan rata-rata komponen inflasi non inti (volatile dan administered price) terhadap inflasi IHK mencapai 59,90%, sedangkan inflasi inti mencapai 40,10%. Komoditas administered prices yang mendominasi antara lain adalah bensin, minyak tanah, tarif listrik, dan angkutan, sedangkan komoditas volatile foods adalah minyak goreng, mie, nasi dan gula pasir.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sisi penawaran merupakan penyebab inflasi (sekaligus deflasi seperti saat ini) jauh lebih dominan dibanding sisi permintaan. Sehingga bila yang bergerak hanya sektor moneter dengan kebijakan suku bunga yang ditujukan untuk menekan inflasi maka kebijakan ini dapat mendorong spiral deflasi (Kebijakan suku bunga ini tidak dapat dilakukan secara regional. Meskipun Jawa Tengah telah mengalami deflasi, kebijakan suku bunga tetap harus menginduk pada BI). Ketika BI rate tetap bertengger pada angka 9,25%, maka cenderung akan melesukan sektor riil dan di lain pihak konsumen masih akan tetap menunggu dalam membelanjakan uangnya, sehingga akan menurunkan permintaan.

Menghadapi kondisi semacam ini, mau tidak mau pemerintah harus segera mengucurkan stimulus untuk mendorong perekonomian. Stimulus ini harus sinergis yaitu moneter dan fiskal. Kebijakan moneter harus berupa penurunan suku bunga yang akan menggerakkan kredit untuk bisnis sehingga mendorong penyediaan barang yang diinginkan oleh konsumen. Penurunan suku bunga juga akan meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat, sehingga konsumen akan memiliki lebih banyak daya beli. Bila diasumsikan semua konstan, maka meningkatnya jumlah uang beredar (secara terkendali) akan menyebabkan spiral deflasi tidak terjadi.

Paket stimulus fiskal diharapkan akan mendorong bergeraknya sektor riil. Pengeluaran pemerintah memegang peran penting untuk mengakselerasi perekonomian. Dan tentunya pengeluaran pemerintah tidak hanya sekedar untuk belanja pegawai dan keperluan-keperluan lain, namun lebih ditujukan pada pengeluaran yang memiliki trickle down effect.

Penutup

Deflasi dalam jangka pendek adalah baik, karena dengan penurunan harga maka secara relatif daya beli meningkat. Yang perlu diwaspadai adalah deflasi yang berkepanjangan, karena bisa merupakan gejala menuju ke resesi. Apabila penyebab deflasi semata-mata adalah penurunan harga, maka kondisi ini relatif aman. Namun bila penyebab dominannya adalah penurunan permintaan maka kondisi inilah yang harus diwaspadai. Maka tugas pemerintah adalah memberikan stimulus yang tepat, sehingga daya beli tetap dapat meningkat, terjadi pergerakan sektor riil, pengurangan pengangguran serta akhirnya pertumbuhan ekonomi.

KERUGIAN EKONOMI AKIBAT CUKAI ILEGAL HASIL TEMBAKAU - continued

2009-03-05T07:16:00.000+07:00

Peran Cukai terhadap Penerimaan Negara

Cukai tembakau salah satu sumber penerimaan dalam negeri diluar etil alkohol dan minuman mengandung alkohol. Pengaturan cukai HT didasarkan pada Permenkeu No 203/PMK.011/2008, Peraturan Menteri Keuangan tertanggal 9 Desember 2008 dan diberlakukan per 1 Februari 2009. Peraturan ini merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.04 tahun 2007 yang menjadi awal pemberlakuan cukai spesifik yang hampir seragam untuk seluruh produk tembakau. Hal ini merupakan perubahan yang cukup besar dari sistem cukai sebelumnya. Kebijakan tarif spesifik ini untuk memperbaiki struktur harga rokok di pasar, juga demi mengurangi distorsi dan kelangsungan industri hasil tembakau, serta memberi arah secara gradual bagi kebijakan cukai ke arah pola spesifik (TCS).

Cukai berasal dari tembakau sekitar 95% dari total penerimaan cukai, dan sekitar 8-9% dari total penerimaan negara. Enam perusahaan rokok menyumbang 88 persen penerimaan negara dari cukai tembakau (71% dikuasai oleh 3 perusahaan besar). Kontribusi industri rokok terhadap penerimaan negara pada 2006 sebesar Rp 38,4 triliun, tahun 2007 sebesar Rp 43,8 triliun (lebih tinggi dari target Rp 42,3 triliun). Dalam APBN 2009, penerimaan cukai ditargetkan sebesar Rp 49 triliun.

Dengan struktur permintaan yang inelastik maka kenaikan cukai memberikan dampak yang relatif kecil terhadap penurunan permintaan. Kenaikan cukai tersebut akan memberikan kontribusi terhadap tambahan penerimaan negara sebesar Rp 23,8 triliun sampai Rp. 75,8 triliun (US$ 2,6 sampai US$ 8,3 milyar).

Bagaimana cukai HT tersebut sampai ke daerah? Dana alokasi cukai HT ini akan dialokasikan seseuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.07/2008 tentang Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2008, dan akan masuk dalam item pendapatan lain-lain yang sah. Seperti diketahui struktur APBD dari sisi penerimaan dapat dirinci sebagai berikut

1. Pendapatan asli daerah

2. Dana perimbangan

3. Lain-lain pendapatan yang sah

Dana alokasi cukai hasil tembakau 2008 merupakan bagian dari transfer ke daerah dalam bentuk dana penyesuaian 2008 dan digunakan untuk melaksanakan penugasan dari pemerintah sekurang-kurangnya untuk mengurangi cukai palsu, sosialisasi peraturan di bidang cukai, dan pemetaan industri rokok. Dana alokasi cukai hasil tembakau tahun anggaran 2008 yang dialokasikan kepada daerah penghasil cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar Rp 200 miliar provinsi/kabupaten/kota. Untuk provinsi Jawa Tengah mendapatkan sebesar Rp 52.195.765.000. Dari dana tersebut, maka Pemprov Jawa Tengah akan memperoleh Rp15,65 miliar. Sedangkan sisanya untuk kabupaten/kota. Atau dari total dana yang diterima, Pemprov Jateng memperoleh 30%, kabupaten/kota potensi penghasil 40%, dan untuk pemerataan kabupaten/kota 30%.

Rokok Ilegal Tidak Hanya Merugikan Penerimaan Negara

Kenaikan pita cukai sebesar 7% menuai protes dan mendorong munculnya produsen rokok illegal. Protes para pengusaha rokok disebabkan pemerintah dinilai tidak konsisten dengan ‘road map’ hasil tembakau hingga tahun 2020 yang pada jangka pendek (2007-2010) seharusnya lebih diprioritaskan untuk pengembangan kesempatan kerja. Kenaikan pita cukai ini juga mendorong pertumbuhan produsen rokok ilegal pada tahun 2005 sampai tahun 2007 hingga mencapai 23 persen atau mencapai sekitar Rp 3 triliun hingga Rp 6 triliun per tahun. Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik berasal dari impor maupun produksi dalam negeri yang diidentifikasi tidak mematuhi aturan yang berlaku seperti tanpa pita cukai (rokok polos), menggunakan pita cukai palsu dan memakai pita cukai bekas. Selain itu, produksi rokok dinilai ilegal jika pita cukai tidak sesuai jenis dan golongannya, pita cukai bukan haknya serta rokok palsu dengan pita cukai palsu Dirjen Bea Cukai. Diperkirakan kerugian negara akibat pita cukai rokok ilegal mencapai Rp 5,2 triliun per tahunnya. Data pajak dari cukai yang seharusnya dibayar pabrik rokok berskala kecil dan menengah mencapai Rp 6,07 triliun per tahun. Namun pajak dari cukai yang masuk ke kas negara hanya Rp 816,25 juta.

Tapi benarkah bahwa cukai illegal hanya merugikan penerimaan negara, yang nantinya akan berdampak pada menurunnya dana alokasi cukai ke provinsi Jawa Tengah, dan pada akhirnya akan mengurangi penerimaan APDB, dan belanja pemerintah provinsi? Tampaknya tidak sesederhana itu. Beberapa hal di bawah ini merupakan hal yang perlu dihitung sebagai kerugian akibat rokok ilegal.

1. Tindakan ilegal adalah tetap tindakan yang melanggar, dan perlu diberi sanksi. Apabila produksi rokok ilegal tidak ditertibkan, maka berarti akan muncul rokok-rokok baru, dengan kualitas yang semakin tidak terkontrol, dan tentu saja akan memiliki mutu yang lebih rendah. Rokok sendiri merupakan barang yang merusak kesehatan masyarakat, apalagi rokok dengan kualitas rendah. Apabila melihat struktur konsumsi, maka yang akan mengkonsumsi rokok berkualitas rendah ini adalah masyarakat desa. Keterbatasan pendapatan masyarakat desa menyebabkan akses terhadap kesehatan pun buruk, dampak buruk kesehatan akibat rokok akan menjadi beban yang lebih besar lagi.

2. Rokok illegal yang dibiarkan semakin memberi persepsi kepada masyarakat internasional bahwa fenomena pollution havens terjadi di Indonesia. Standar polusi yang rendah, yang tercermin dari standar cukai rokok yang rendah (standar global cukai rokok adalah 70% dari harga jual). Data juga menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat kelima rata-rata tarif cukai rokok di ASEAN 2008 dengan tarif cukai rokok sebesar 37 persen. Sedangkan Thailand mencapai 63 persen, Malaysia 49-57 persen, Philippines 46-49 persen, Vietnam 45 persen. Kondisi ini akan membawa kerugian pada kualitas lingkungan dan kesehatan.

3. Kerugian atas kesejahteraan masyarakat. Ketika rokok ilegal tidak mendapat tindakan tegas, maka berarti membiarkan masyarakat tetap bekerja pada sektor yang sudah semakin disingkirkan dari dunia internasional. Hal ini tentunya tidak memberikan edukasi bagi masyarakat. Berdasarkan data, sebenarnya yang lebih banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor tembakau dan bukan industri rokok. Demikian juga dengan linkages yang diciptakan. Maka klaim dari perusahaan rokok ilegal sebenarnya lebih didasarkan pada kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan yang lebih luas.

Penutup: Kebijakan cukai perlu disertai dengan catatan

Berdasarkan paparan di atas, maka kebijakan cukai HT ini perlu disertai dengan beberapa catatan, agar tidak menimbulkan produksi rokok ilegal yang merugikan perekonomian.

kebijakan cukai yang diikuti oleh tindakan terhadap produsen rokok illegal, serta mengurangi dampak negatif dari perubahan cukai pada industri hulunya yaitu usahatani cengkih dan usahatani tembakau (non distortion effect).

Dana alokasi cukai rokok yang selama ini hanya ditujukan untuk mengurangi cukai palsu, sosialisasi peraturan di bidang cukai, dan pemetaan industri rokok seharusnya perlu ditambah dengan alokasi untuk penyiapan petani tembakau agar mulai beralih ke pertanian yang lebih sehat.

Dilakukannya edukasi, karena sebenarnya hasil simulai dampak kenaikan cukai tembakau sebanyak dua kali lipat akan menaikkan tenaga kerja sebanyak 0,3% (LDUI), bila pengeluaran rumah tangga dialihkan ke hal yang lebih produktif akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pencegahan kematian perokok akan memberikan tambahan penerimaan negara sebesar Rp 29,1 triliun sampai Rp 59,3 triliun

KERUGIAN EKONOMI AKIBAT CUKAI ILEGAL HASIL TEMBAKAU 1

2009-03-05T07:13:00.001+07:00

(catatan: ini adalah materi talkshow ku di TV Cakra Semarang)

Penerapan peraturan cukai hasil tembakau (HT) selalu menimbulkan kontroversi. Di satu sisi pemerintah ingin meningkatkan penerimaan negara, di sisi lain banyak pengusaha rokok yang menjerit karena merasa dirugikan. Polemik ini akan mereda jika penerapan aturan baru cukai rokok tidak semata-mata dipandang untuk meningkatkan penerimaan negara, namun sebagai political will pemerintah terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Peran Sektor Hasil Tembakau terhadap Perekonomian

Perkebunan tembakau di Indonesia didominasi oleh perkebunan rakyat. Daerah produksi utama adalah Jawa Timur, NTB dan Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki sekitar 12,61% dari total perkebunan tembakau di Indonesia. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pertanian tembakau mencapai masing-masing 1,8 % dan 0,5 % dari total tanah pertanian yang digarap.

Pengolahan hasil tembakau sendiri dibagi menjadi:

Industri pengeringan dan pengolah tembakau dan bumbu rokok
Industri rokok kretek
Industri rokok putih
Industri rokok lainnya (cerutu, kelembak/menyan)
Industri hasil lain

Indonesia adalah negara penghasil kretek terbesar dengan produksi mencapai 80% dari total rokok yang ada. Pulau jawa adalah pasar terbesar produsen rokok, dimana sekitar 69,2% produksi rokok nasional diserap oleh konsumen di Jawa.

Peran tembakau dan hasil tembakau dapat dilihat dari beberapa sisi

1. Penerimaan negara (cukai)

2. Penciptaan devisa negara

3. Penciptaan output, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja

4. Multiplier efek bagi sektir ekonomi lain

5. Backward dan forward linkages

Berdasarkan data dalam tabel Input Output diperoleh fakta bahwa penaranan sektor tembakau dan sektor industri rokok sedikit berbeda.

1. Sektor tembakau memiliki peran yang lebih besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lain karena sketor tembakau mempunyai kegiatan dengan cakupan areal yang luas. Sektor industri rokok cenderung memiliki dampak terhadap penciptaan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan sektor tembakau.

2. Pangsa sektor tembakau terhadap penciptaan nilai output adalah sebesar 0,04%, sedangkan pangsa industri rokok terhadap penciptaan nilai output adalah sebesar 1,33 %. Artinya kontribusi industri rokok jauh lebih besar dibandingkan dengan industri tembakau. Implikasinya adalah jika konsumsi HT menurun, maka perlu ada alternative sumber pendapatan lain bagi masyarakat yang hidup di kedua sektor tersebut.

3. Peranan sektor tembakau pada penyerapan tenaga kerja sebesar 0,66%, sedangkan industri rokok sebesar 0,42%. Kondisi ini berlawanan dengan persepsi umum. Selama ini masyarakat cenderung melihat bahwa industri tembakau dan HT merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. Kenyataannya tidak seperti itu. Menurut BPS, industri ini hanya berada pada peringkat ke -48 dari 66 sektor yang berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.

4. Angka pengganda output sektor tembakau adalah 2,3371. artinya setiap peningkatan permintaan akhir tembakau sebesar Rp 1, maka sektor ini akan mampu menciptakan nilai tambah Rp 1,3371 atau sekitar 34% dari investasi awal. Sedangkan Industri rokok angka penggandanya hanya 1,7175 artinya peningkatan permintaan akhir terhadap industri rokok sebesar Rp 1, hanya akan menciptakan nilai tambah sebesar Rp 0,7175, lebih kecil dari tembakau

5. Backward linkages tembakau adalah 1,1374 (urutan ke 15), sedangkan rokok adalah 0,8358 (urutan ke 51). Karena nilainya lebih kecil dari 1 maka berarti industri rokok tidak mampu menarik sektor hulunya. Forward linkages untuk sektor tembakau adalah 1,3951 (urutan ke 7) dan rokok adalah 1,1391 (urutan ke 29)

Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa permintaan HT bersifat inelastik, sehingga kenaikan cukai rokok tidak akan secara signifikan menurunkan jumlah permintaan rokok di Indonesia. Berdasarkan data Susenas, rata-rata konsumsi rokok kretek filter per minggu per kapita adalah 5,855 batang, rokok kretek tanpa filter sebesar 3,266 batang, dan rokok putih 0,663 batang. Dari konsumsi ini, rokok lebih banyak dikonsumsi di kota, dengan besaran konsumsi rokok per minggu per kapita sebesar 10,413 batang, sedangkan di desa sebesar 9,215 batang. Sedangkan nilai pengeluaran HT perkapita per bulan adalah sebesar Rp 17.508 (kota : Rp 20.335, dan desa Rp 15.281. Pangsa pengeluaran di desa jauh lebih tinggi yaitu 7,13% dari total pengeluaran per bulan, sedangkan di kota mencapai 5,17%.

Pembelajaran dari Krisis Finansial: Sudut Pandang Teori dan Kebijakan

2008-11-12T13:59:00.006+07:00

PPT ini aku sampaikan dalam

Diskusi Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perekonomian Jawa Tengah

12 November 2008

Subprime Mortgage Crisis

• Tumbuh pesat pada akhir 2006

• Hanya 9% pada 1996, 13% pada 1999, 20% pada 2006

• $1.3 Trillion subprime mortgage pada Maret 2007

• The delinquency rate meningkat menjadi 21% pada 2008

Subprime Crisis

Disarikan dari Wikipedia

Mengapa Sektor Keuangan?

• Keuangan adalah aktivitas paling membahayakan dari semua aktivitas ekonomi resmi

• Keuangan dapat bergerak dengan sangat cepat

– Keuangan dapat menggunakan leverage

– Hutang atau kredit dimungkinkan

– Penjaminan bekerja jika ada kepercayaan

– Kepercayaan berkaitan dengan informasi dan transparansi

• Teori

• Krisis memvalidasi beberapa teori berikut

– Moral Hazard

– Adverse Selection

– The “Herd Mentality” dari Herbert Simon’s theory of Bounded Rationality.

– Pasar tidak secara spontan bersifat informasi-efisien (Stiglitz).

– Ketidakpastian dan kejutan membentuk preferensi pengambil keputusan

– Rasionalitas bersifat bergantung

– Pentingnya faktor institusi

Mungkinkah Keynes is back…. ????

• Ketika ketidakpastian mendorong terjadinya credit crunch: ini adalah preferensi likuiditas

• Agen bereaksi tidak berdasarkan apa yang terjadi tapi bagaimana mereka memahami reaksi agen lain pada situasi yang baru

• Ketika kejutan datang dari sesuatu yang bersifat “Unexpected” maka dapat membawa konsekuensi yang rumit

• Manajer keuangan dapat membuat ekonomi menjadi tidak stabil

• Pasar tidak menghasilkan institusi yang dibutuhkan

Bagaimana dengan Indonesia?

Kebijakan di pasar keuangan

• menaikkan suku bunga (untuk menekan inflasi),

• peraturan baru yang ditujukan untuk perbankan.

– kenaikan jaminan simpanan masyarakat: cegah rush dan bank run

– perluasan jenis aset yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dari Bank Indonesia: memompa likuiditas perbankan

• Buy back

Side Effect Kebijakan pasar keuangan

• Moral Hazard karena perlindungan deposan terhadap kerugian akan mengurangi insentif deposan tersebut untuk memonitor bank secara ketat.

• Moral hazard juga dapat menyerang (manajer) bank

• Butuh kontrol intern yang kuat: Bank prudential

• Adverse selection: yang berisiko yang tinggal dalam sistem

• Agency Problem: agen memenuhi keinginan pribadi dibandingkan tujuan “principal” intervensi politik

• Buy back : menularkan penyakit krisis Amerika Serikat ke APBN melalui BUMN.

Kebijakan non pasar keuangan

Tidak cukup pasar keuangan saja!!!

• Kesinambungan neraca pembayaran/devisa : BUMN, bilateral Swaps

• keberlangsungan ekspor, kurangi pungutan ekspor Crude Palm Oil, cegah import ilegal

• mempercepat pembangunan infrastruktur

• menjaga stabilitas likuiditas

• stabilitasi pasar SUN

• Kesinambungan fiskal 2009

• pengawasan barang beredar

Implikasi Kebijakan

• Perubahan suku bunga dalam pasar keuangan yang liberal penuh tidak merefleksikan kinerja ekonomi aktual. Bank sentral perlu reaktif dan tidak membatasi diri dengan target tunggal.

• Tidak akan terdapat keuangan yang bagus ketika sektor riil tidak bekerja dengan bagus BS harus berinteraksi dengan pemerintah. Independensi penuh tidak akan bekerja

• Pasar modal membutuhkan regulasi dan supervisi. Regulasi tidak dapat sepenuhnya berdasarkan pasar

• sebagian pasar, sebagian lagi pemerintah

KEBIJAKAN KRISIS KEUANGAN: PERLU KEHATI-HATIAN AGAR TIDAK MENJADI BUAH SIMALAKAMA

2008-10-22T07:02:00.000+07:00

Saat ini hampir semua negara mengalami kemerosotan perekonomian. Pemburukan ekonomi ini awalnya dipicu oleh kasus Subprime Mortgage di Amerika Serikat. Permasalahan menjadi rumit karena pemilik surat utang Subprime Mortgage juga terdapat di perbankan Australia, Cina, Taiwan dan India. Kondisi inilah yang kemudian merambat ke harga saham perbankan di seluruh dunia dan akan mendorong melemahnya kegiatan perekonomian.

Sebenarnya Indonesia masih diuntungkan karena Peraturan Bank Indonesia tidak memungkinkan perbankan kita membeli surat utang berperingkat rendah. Permasalahannya adalah komposisi investor di Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak saja investor domestik namun juga asing. Aksi jual tidak hanya dilakukan oleh investor asing, namun juga merambat ke investor domestik. Kondisi ini menyebabkan harga saham turun, imbal hasil obligasi naik dan akhirnya kurs rupiah melemah.

Kebijakan Pemerintah

Kepanikan di pasar modal akan dengan cepat merembet ke perbankan atau pasar keuangan lain. Karakteristik pasar keuangan yang rentan, mudah terkena isu, dan cenderung menggunakan ekspektasi (baik yang rasional maupun tidak rasional) dalam menentukan keputusan, membuat pasar keuangan mudah sekali goncang. Melihat kepanikan yang sempat terjadi di BEI, pemerintah segera mengambil langkah, baik dengan menaikkan suku bunga (untuk menekan inflasi), maupun mengeluarkan peraturan baru yang ditujukan untuk perbankan.

Dua kebijakan terkini yang terkait dengan perbankan adalah (i) kenaikan jaminan simpanan masyarakat, dan (ii) perluasan jenis aset yang dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dari Bank Indonesia. Melalui Perppu atas UU No 25/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, pemerintah menaikan jaminan simpanan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 Milyar. Kenaikan jaminan ini dimaksudkan agar masyarakat merasa tenang dan tidak melakukan rush atas simpanan di bank, sehingga diharapkan mampu meniadakan adanya bank run.

Kebijakan kedua yang dilakukan oleh pemerintah termuat dalam Perppu atas UU No 3/2004 tentang Bank Indonesia. Perppu ini memungkinkan bank memperoleh fasilitas pendanaan jangka pendek dari Bank Indonesia dengan menggunakan aset kredit sebagai agunan. Perppu ini diharapkan akan mampu memompa likuiditas perbankan yang mengalami penurunan akibat adanya pelemahan perekonomian dunia.

Butuh Kehati-hatian

Bila diamati, kedua Perppu ini, memiliki semangat untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, memberikan perlindungan yang lebih besar bagi nasabah, serta untuk mencegah agar tidak terjadi krisis di sektor perbankan. Namun, Perppu ini apabila tidak diikuti dengan pengawasan yang baik, maka akan justru akan mempercepat pemburukan ekonomi Indonesia.

Mengapa bisa demikian? Salah satu tujuan penjaminan adalah mencegah terjadinya kepanikan perbankan sehingga akan mampu mengurangi risiko sistemik perbankan. Kalau penjaminan ini dapat berjalan dengan baik, maka masyarakat tidak akan ragu-ragu untuk menabung sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penjaminan sebesar Rp 2 milyar, merupakan nilai yang besar, yang bila tidak berhati-hati dalam manajemen risiko dapat menimbulkan Moral Hazard. Moral hazard muncul karena perlindungan deposan terhadap kerugian akan mengurangi insentif deposan tersebut untuk memonitor bank secara ketat. Mudah dipahami, karena semakin merasa aman seseorang, maka biasanya mereka justru akan mengendorkan tingkat kewaspadaannya. Demikian pula dengan kasus ini, adanya penjaminan menyebabkan deposan tidak lagi was-was akan mengalami kerugian, sehingga kenapa harus repot-repot mengawasi kondisi bank?. Moral hazard juga dapat menyerang (manajer) bank bila mereka mengambil aset yang lebih berisiko. (Manajer) bank melakukan hal ini tanpa harus membayar lebih untuk deposit, karena adanya jaring pengaman yang dibiayai negara apabila mereka mengalami kebangkrutan. Dari sisi Perppu perluasan aset penjaminan, masuknya aset kredit sebagai jaminan dapat pula menimbulakn bahaya yang cekup besar. Kontrol intern bank diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Dengan demikian, program-program yang berkaitan dengan perlindungan nasabah dan perluasan aset penjamian tetap harus bersifat jangka pendek dan diikuti dengan manajemen risiko yang baik. Karena bila hal ini tidak dilakukan dengan serius, maka justru akan menyebabkan munculnya bubble baru di industri perbankan Indonesia, dan itu berbahaya!!!

macromod - pembentukan asa nalar

2008-10-06T14:41:00.002+07:00

ini adalah materi terakhir kuliah makro modelling sebelum mid. Mekanisme transmisi menjadi penting, karena dari bagan inilah kita akan dapat menentukan arah "lari" variabel-variabel kita.
sebagian besar materi dan gambar dalam ppt mekanisme transmisi ini diambil dari paper2 yang diterbitkan oleh BI.

ini ppt mekanisme transmisi selengkapnya http://rapidshare.com/files/151352072/ikarahutami_7mekanisme_transmisi.ppt. semoga bermanfaat

macromod- Pembentukan asa nalar

2008-10-06T14:37:00.001+07:00

Asa nalar atau rational expectation, merupakan perkembangan dari adaptive expectation.
materi kuliah ini saya sampaikan, mengingat perkembangan pemodelan baik yang digunakan oleh New Classical maupun new Keynesian menggunakan ratex sebagai salah satu landasan (tentu saja dengan cara yang berbeda).

Ringkasan yang termuat dalam power point ini, sebetulnya merupakan penelusuran yang saya lakukan ketika membuat disertasi. semoga berguna.

macromod- Microfoundation for Macroeconomics modelling

2008-10-06T14:35:00.001+07:00

selain masalah teori makro, microfoundation juga menjadi hal yang sangat penting. microfoundation berguna terutama untuk menderivasi model.

powerpoint berikut ini adalah beberapa materi dari microfoundation. semoga berguna

macromod- teori makro utama

2008-10-06T14:29:00.002+07:00

Menurut saya, salah satu hal yang harus dipahami betul dalam pembentukan model makro adalah mainstream apa yang akan digunakan.
teori Keynes dan perkembangannya, teori klasik dan perkembangannya, masing-masing memiliki karakter, restriksi, dan asumsi yang tidak dapat dicampuradukkan satu dengan yang lain.

apabila penelitian ini melakukan konfirmasi teori, maka dasar teori harus muncul secara nyata.
dan dasar teori inilah yang akan memunculkan restriksi dan asumsi di dalam pemodelan.

kajian terhadap perdebatan penelitian sebelumnya juga akan sangat memperkaya pemodelan. sehingga ketika membuat model, peneliti telah tahu arah yang akan ditempuh, dan tidak menyalahkan kondisi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, sehingga banyak anomali, bila estimasi hasil tidak menunjukkan arah yang sesuai dengan teori (seperti yang banyak dilakukan mahasiswa S1 kita).

powerpoint mengenai teori makro utama ini sebetulnya merupakan ringkasan dari tugas makro saya waktu s3 selama 1 semester. jadi detailnya ada di tumpukan paper saya. hehe. sekarang yang saya sampaikan hanya ppt saja ya... dapat dilihat di http://rapidshare.com/files/151350967/ikarahutami_4teori_makro_utama.ppt

macromod- model dinamik

2008-10-06T14:26:00.001+07:00

pada dasarnya makro modelling yang diberikan di S2 UGM, lebih menitikberatkan pada alat ekonometris.
konsekuensinya, pengetahuan tentang time series model harus menjadi sangat kuat. Mahasiswa tidak cukup dibekali dengan regresi OLS karena bagi sebagian peneliti OLS telah masuk kategori jurrasic regression. hehehe

Materi model dinamik, sebagian saya ambil dari Model Ekonometri karangan Pak Insukindro dkk (unpublished)..

Model dinamik secara lengkap dapat dilihat di sini.

macromod- Prinsip Konstruksi Model, Hubungan Variabel, dan Dimensi Analisis

2008-10-06T14:23:00.000+07:00

dalam bagian ini, kuliah minggu ke-2 isinya lebih ke prinsip dasar melakukan pemodelan. dalam bagian ini saya lebih menitikberatkan pengetahuan akan data
karena biasanya data dengan berbagai macam pengukuran akan membingungkan mahasiswa.

ppt lengkap ada di http://rapidshare.com/files/151350525/ikarahutami_2Hubungan_variabel__dimensi_analisis__dan_prinsip.ppt

silabi makro modelling dan dasar-dasar

2008-10-06T14:19:00.001+07:00

power point berikut ini berisikan silabi makromodelling yang saya gunakan
sebelum mid, biasanya diisi dengan classical lecture, sedangkan setelah mid berisi presentasi mahasiswa.
perkembangan pemodelan biasanya tertangkap secara utuh ketika dilakukan diskusi setelah mid semester..
karena mereka harus mencari state of the art dari model yang digunakan

ini silabi yang saya gunakna dalam bentuk ppt

Macro modelling

2008-10-06T14:02:00.002+07:00

Mata Kuliah Makro Modelling adalah satu mata kuliah yang ditawarkan di S2 dan S3 UGM.
Kebetulan saya boleh mengajar pada level S2 untuk 3 semester ini. Tidak terdapat buku baku untuk makromodelling sebenarnya. Sehingga dengan mencoba banyak membaca, banyak melihat SAP sebelumnya saya mencoba mengajar Makromodelling dengan style saya.

Atas permintaan Mas Harto dari UNJ, maka "terpaksa" saya keluarkan oret-oretan saya nih. sebenarnya saya nggak pede. habis.. ini masih sederhana sekali.
tapi dengan niat berbagi ilmu.. maka seluruh tulisan ini terbuka untuk diskusi dan koreksi

bahkan saya akan sangat senang bila ada kritik, atau ada materi baru yang bisa saya update untuk pengembangannya.

so... dont hesitate to make a great and smart discussion...
oya bila ingin menggunakan ppt ini sebagai bahan kuliah, silakan, asal ya seperti biasa, sesama akademisi tidak boleh saling mendahului... hehehe... maksudku... pls cantumkan sumbernya.... (meski belum ada copyrightnya)..

regards
ika

Pemampuan Knowledge Management dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

2008-10-06T13:58:00.002+07:00

tulisan ini mencoba melihat kondis UMKM di Jogja. Makalah ini ditulis dengan Kuntari, teman saya di S3 UGM, dan menjadi finalis lomba karya tulis Immovation Bank Indonesia

ini bagian penutupnya....

Kegagalan institusional, kegagalan pasar dan keterbatasan kemampuan UMKM dalam bentuk keterbatasan kapabilitas manajemen, keterbatasan terhadap akses layanan bisnis, dan kemampuan mengakses dan menganalisis informasi mengakibatkan perkembangan UMKM menjadi penuh tantangan. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam UMKM dan mengembangkan UMKM lebih jauh adalah penggunaan knowledge management. Knowledge Management (KM) dipandang sebagai proses untuk meningkatkan kapasitas dan nilai perusahaan berdasar aset intelektual atau pengetahuan. Pengetahuan ini terikat dan mengalir melalui berbagai entitas (multiple entities) didalam sebuah perusahaan. Penggunaan pengetahuan (knowledge use) ini menjadi sangat penting karena KM sangat bermanfaat bagi seluruh entitas perusahaan, dari level pimpinan sampai ke level karyawan untuk melakukan pengambilan keputusan yang akurat. Yang harus disadari adalah model KM berawal dari model Information System, sehingga pengembangan teknologi informasi menjadi satu hal yang patut diupayakan.

Pengembangan UKM dengan menggunakan pengetahuan harus disesuaikan karena penerapan yang terlalu cepat atau terlalu lambat justru akan menimbulkan permasalahan bagi UMKM. Bila tahapan UMKM dibagi menjadi tahap awal, pertumbuhan, ekspansi dan matang, maka pada tahap awal dibutuhkan (i) inkubator riset dan pengembangan, (ii) kecukupan tenaga kerja, infrastruktur dan pasokan material, serta (iii) pengetahuan pasar. Pada tahap pertumbuhan perlu diperhatikan hal-hal berupa (i) sertifikasi dan standarisasi, (ii) bantuan teknis, dan (iii) pengembangan pasar. Pada tahap ekspansi maka perlu memasukkan unsur ICT dan outsourcing, sedangkan pada tahap UMKM telah matang maka promosi merek dan internasionalisasi menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Strategi yang perlu ditempuh dari sisi produk adalah perbaikan kualitas produk. Karena produk yang lebih baik akan lebih laku dijual, meningkatkan market share, memperoleh distribusi yang lebih luas, meningkatkan laba, menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya. Untuk itu kegiatan desain, terutama difokuskan pada perilaku manusia dan mutu kehidupan seluruh entitas menjadi penting dalam pengembangan produk. Perusahaan disarankan memiliki kreativitas di dalam setiap pemikiran dan tindakannya, karena berkompetisi hanya pada harga, bukan merupakan strategi yang berhasil, dibandingkan dengan berkompetisi dengan menciptakan produk yang orijinal dan inventif. Penggunaan pengetahuan dipandang juga dapat mengatasi masalah utama keuangan di UMKM yaitu ketiadaan titik temu (mismatch) antara kreditur dan debitur. Adanya kesenjangan antara kreditur dan debitur membutuhkan adanya informasi yang luas dan perbaikan-perbaikan sistem keuangan yang mampu melayani UMKM dengan lebih baik.

Implementasi strategi secara umum, strategi yang fokus ke produk dan keuangan secara tepat diharapkan akan mampu memberikan pengaruh yang signifikan, dan mempercepat pengembangan UMKM.

bila penasaran bagian depannya, silakan lihat di link ini

Menjaga Volatilitas Nilai Tukar: Faktor Pendukung Pengembangan Bisnis di ASEAN

2008-10-06T13:53:00.000+07:00

Globalisasi ekonomi menyebabkan aliran barang, jasa dan modal di dunia dapat bergerak dengan bebas. Perdagangan bebas memberikan setidaknya tiga manfaat bagi masyarakat. Pertama, sistem perdagangan bebas yang diiringi dengan persaingan bebas akan menghindarkan berkembangnya kondisi X-inefficiency. Kompetisi akan mendorong produsen untuk melaksanakan proses produksi yang efisien sehingga harga yang dibebankan kepada konsumen menjadi relatif murah. Kedua, sistem perdagangan internasional yang bebas akan meminimumkan ketidakstabilan ekonomi makro yang menjurus pada "stop-go macroeconomics cycles", sedangkan kebijakan proteksi yang disertai dengan adanya kurs mata uang yang tidak realistis cenderung mengakibatkan terjadinya "foreign exchange bottleknecks." Ketiga, liberalisasi perdagangan internasional akan mendorong berlangsungnya proses produksi dalam skala penuh dengan memperluas produksi untuk ekspor dan menimbulkan situasi produksi yang "increasing return to scale," sehingga dapat berkompetisi di pasar internasional.

Liberalisasi perdagangan memicu terjadinya kerjasama ekonomi antar negara, baik itu bersifat regional, bilateral maupun multilateral. Regionalisme maupun penciptaan integrasi ekonomi lainnya semakin hari semakin menarik karena dipandang akan memberikan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan biaya yang ditimbulkan. Dalam pemahaman populer, regionalisme ekonomi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok perekonomian yang berdekatan secara geografis untuk mencapai integrasi ekonomi kawasan. Integrasi ekonomi secara regional menjadi tidak hanya bermanfaat bagi suatu negara namun juga bagi dunia bisnis. Hal ini disebabkan karena dunia bisnis sedang menghadapi lingkungan persaingan yang cenderung makin turbulen, yang dapat menyebabkan entitas bisnis tidak lagi berkelanjutan. Dalam kondisi yang semakin turbulen, dunia bisnis memerlukan kredibilitas dan integritas yang semakin tinggi, yang tidak hanya dapat diperoleh dari sisi internal bisnis, namun juga memerlukan faktor fundamental ekonomi makro yang kuat.

Dalam dunia bisnis setidaknya ada 4 faktor yang akan mempengaruhi strategi bisnis global (www.bized.co.uk) yaitu (i) politik, (ii) ekonomi, yang terdiri dari sistem pajak, iklim investasi, pasar keuangan yang canggih yang memudahkan kapital untuk bergerak, harga komoditas, kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah, regulasi dan birokrasi internal, serta nilai tukar, (ii) teknologi, dan (iv) faktor sosial. Internasionalisasi bisnis sendiri pada dasarnya dapat memanfaatkan skema blok perdagangan untuk mengakselerasi bisnis. Blok perdagangan akan mempengaruhi akses ke pasar yang baru dan mempengaruhi biaya perdagangan relatif dalam wilayah yang berbeda di dunia.

Ketika pasar yang lebih luas menjadi tujuan bisnis, maka stabilitas nilai tukar menjadi faktor pendukung yang penting untuk diperhatikan. Salah satu ukuran dari risiko nilai tukar adalah volatilitas nilai tukar. Semakin besar volatilitas nilai tukar, berarti semakin tidak stabil dan berisiko, sehingga akan menghambat intervensi ke pasar luar negeri. Ketidakstabilan nilai tukar menjadi banyak diperhatikan terutama dalam integrasi ekonomi, karena integrasi perdagangan dipandang tidak lagi memadai untuk membendung arus globalisasi ekonomi yang terjadi. Tulisan ini, dengan mengolah data dari IFS dan ASEAN Secretariat, akan mengamati daya dukung ekonomi makro, terutama berkaitan dengan kondisi volatilitas nilai tukar di ASEAN, dan juga melihat apakah ASEAN telah siap melakukan integrasi keuangan untuk mengurangi volatilitas nilai tukar.

Makalah ini Telah dipresentasikan dalam The 1st National Conference – Faculty of Economics Widya Mandala Catholic University Surabaya, 4 September 2007 dan dimuat di Jurnal Kinerja, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2008. Bila ingin mengetahui lebih lanjut silakan klik di sini.

Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Indonesia dan Penerapan Inflation Targeting

2008-10-06T13:51:00.001+07:00

Makalah telah dipresentasikan dalam Seminar Akademik Tahunan Ekonomi I, UI-ISEI, di Jakarta, 8-9 Desember 2004

Abstract

The adoption of inflation target for Indonesia is a desirable option of monetary policy. This decision is induced by new system of exchange rate that is used of Indonesia since August 1997. The economics and institutional pre-condition is required for the successful adoption of inflation targeting. The paper focuses on two issues. First, how is transmission mechanism of monetary policy? Second, is the dominant channel of transmission mechanism will support the inflation targeting adoption? Are the economics and institutional conditions ready for inflation targeting adoption?
The quarterly Indonesia data for the 1981.1 – 2004.2 periods dan the Vector Autoregressions is used as data and method for transmission mechanism model. The empirical results show that real exchange rate is a dominant channel of transmission mechanism. The shocks of real exchange rate will influence output and inflation immediately. The domestic interest rate shocks will affect the output and inflation weaker and slower then real exchange rate shocks. The application of inflation targeting in Indonesia still needs institutional and public commitment to improve the structural economy condition, policy coordination and some other technical issues.

Key words: inflation targeting, transmission mechanism, monetary policy, Vector Autoregression, Indonesia

read more - http://rapidshare.com/files/151336659/ikarahutami_Mekanisme_Transmisi_Kebijakan_Moneter_.doc

Jeda Struktural dalam Suku Bunga Dan Kurs : Pengaruhnya Terhadap New Keynesian Phillips Curve Di Indonesia

2008-10-06T13:48:00.001+07:00

The exchange rate system changed in August 1997 had many costs for Indonesian’s economy. Since August 1997, Bank Indonesia changed their nominal anchor and monetary target from monetary aggregate to interest rate and choose the inflation targeting as its monetary target. The monetary phenomenon changes and the fluctuation of monetary variables could be seen as the shocks in economy. This paper employs quarterly time series data from 1983.1 to 2005.4 to endogenously determine the timing of structural break for interest rate, exchange rate, inflation and output gap data in Indonesia. The Innovational Outlier model (IO) and the Additive Outlier model (AO) are then use to test for nonstationarity. Moreover the coefficient for all dummy variables such as intercept, slope and time of the break are found to be significant except output gap data. The next analysis is concern for the impact of monetary shock or monetary structural break to New Keynesian Phillips Curve (NKPC). This paper adopts and modifies the Batini-Haldane (1999) and Tanuwijaya-Meng (2005) NKPC model to analyze impact of exchange rate and interest rate impact to inflation. This model use backward and forward looking information, output gap, output expectation, depreciation/appreciation, monetary aggregate growth as variables that influence the inflation. The result shows that inflation expectation and depreciation/appreciation have a positive significant impact to inflation. In the other side the output gap just has an impact for long run. The wider output gap will make the higher inflation. In the long run, Indonesia Phillips Curve has a vertical shape. The last result is the structural break in real exchange rate and interest rate has a significant impact to inflation behavior.

Key words: Structural break, Innovational Outlier model, Additive Outlier Model, New Keynesian Phillips Curve, Indonesia.

Paper ini telah dipresentasikan dalam Seminar Akademik Tahunan Ekonomi III, UI-Bank Indonesia, Jakarta, 6-7 Desember 2006, dan dimuat di Jurnal Ekonomi dan Bisnis, UKSW, 2008

Full Paper dapat diperoleh di http://rapidshare.com/files/151336224/ikarahutami_Jeda_Struktural_dalam_Suku_Bunga_Dan_Kurs_.doc

Inflation Targeting: Mengapa Diperlukan dan Bagaimana Supaya Dapat Bekerja Dengan Lebih Baik?

2008-10-06T13:45:00.000+07:00

Paper ini telah dimuat di Buletin Ekonomi, Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan Vol 5. No.2, Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, 2007

berikut petikannya

Dinamika perekonomian ditentukan oleh interaksi simultan antar empat blok perekonomian yaitu blok moneter, blok fiskal, blok eksternal dan blok riil. Di antara ke empat blok perekonomian tersebut blok moneter merupakan jantung perekonomian, yang memegang peran penting dalam pencapaian tujuan ekonomi. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memegang otoritas moneter telah mengalami perubahan dari periode ke periode terutama berkaitan dengan unsur kelembagaan, instrumen dan jangkar yang digunakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada awalnya sesuai dengan UU Pokok Bank Indonesia tahun 1953 pasal 7, tugas utama Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas mata uang, menyelenggarakan peredaran uang, memajukan sistem perbankan serta mengawasi kegiatan perbankan dan perkreditan (Rahardjo, 1995:4). Tugas ini sedikit bergeser dalam UU No 13 tahun 1968, yang menyebutkan bahwa tugas pokok Bank Indonesia adalah membentu pemerintah mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup rakyat (Nopirin, 2000:46). Akibat krisis keuangan pada tahun 1997 dan berlanjut menjadi krisis ekonomi, maka otoritas moneter merasa perlu membuat kebijakan ekonomi yang lebih optimal untuk dapat mengatasi keterpurukan ekonomi Indonesia. Salah satu upaya meningkatkan kinerja Bank Indonesia, maka dikeluarkan UU No. 23 tahun 1999. UU tersebut mengakibatkan adanya perubahan orientasi tugas Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Bank Indonesia tidak lagi terbebani sebagai agen pembangunan tetapi lebih berfungsi sebagai penjaga stabilitas ekonomi. Secara lebih spesifik tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ada pun tugas utama Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengatur serta mengawasi bank. Stabilitas ekonomi ini dijaga melalui stabilitas harga yang harapannya, melalui stabilitas harga maka kinerja ekonomi makro baik secara internal maupun eksternal yang terkait dengan neraca pembayaran internasional akan terjaga pula.

Implikasi dari UU No 23 tahun 1999 adalah adanya perubahan bobot independensi Bank Indonesia. Bila sebelum tahun 1999 Bank Indonesia bukanlah merupakan lembaga yang independen, maka dari tahun 1999 Bank Indonesia diberikan kewenangan menjadi lembaga yang independen meskipun pada tahun 2004 independensinya menjadi relatif berkurang karena Bank Indonesia menjadi lembaga yang memiliki keterkaitan dengan departemen Keuangan selaku representasi dari pemerintah. Interseksi antara Bank Indonesia dan pemerintah ini menunjukkan adanya koordinasi antar dua lembaga terutama dalam pnentuan tujuan akhir kebijakan .

Implikasi lain dari UU No 23 tahun 1999 terjadi perubahan jangkar moneter. Sebelum tahun 1997, Bank Indonesia menggunakan paradigma uang aktif untuk menstabilkan harga. Paradigma uang aktif merupakan kebijakan yang menggunakan besaran moneter sebagai jangkar moneter (lebih dikenal dengan monetary targeting – yang selanjutnya disebut dengan MT). Salah satu sebab kenapa Bank Indonesia menggunakan besaran moneter sebagai jangkar adalah adanya kelebihan dan ekspansi likuiditas dipandang sebagai sumber ketidakseimbangan. Pada saat itu kelebihan likuiditas di perbankan terjadi karena dikucurkannya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia untuk program rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan. MT ini sangat tergantung pada stabilitas velositas uang beredar dan kemampuan bank sentral dalam mengendalikan uang kartal. Namun karena banyaknya kejutan ekonomi dalam masa krisis tahun 1997 maka hubungan antara uang primer dan harga menjadi tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan Bank Indonesia menjadi cenderung bias dalam menggunakan jangkar moneter, bahkan penelitian Carare dan Stone (2002) menunjukkan bahwa Bank Indonesia merupakan bank sentral yang tidak memiliki komitmen yang jelas (without clear commitmet), karena tetap menjangkarkan kebijakannya pada 3 hal yaitu inflasi, suku bunga riil dan perubahan uang primer.

Bila berminat lanjutannya silakan klik http://rapidshare.com/files/151335959/ikarahutami_Inflation_Targeting.doc

DAMPAK VOLATILITAS NILAI TUKAR TERHADAP ARUS PERDAGANGAN INDONESIA (PENDEKATAN ARDL-ECM)

2008-10-06T13:38:00.001+07:00

Paper ini ditulis bersama Sri Yani, dan dimuat di Jurnal Ekonomi Indonesia No. 2 Desember 2006

abstractnya

This paper empirically investigates the impact of exchange rate volatility on the trade flows of Indonesia to its five major trading partners for the period 1975-2005. The standard deviation of the percentage change in the real exchange rate is employed to measure the exchange rate volatility. ARDL bounds testing approach procedure and error-correction models are used to obtain the estimates of the co-integrating relations and the short-run dynamics. The results obtained in this paper, on the whole, provide evidence that the exchange rate volatility has a significant negative effect on exports (in the short run) and a significant positive effect on import (in the short and long run). In the short and long run, foreign GDP and term of trade do not have a significant effect cause of export commodities disadvantage

lebih lanjut bisa dibaca di http://rapidshare.com/files/130317878/ika_rahutami_volatilitas_nilai_tukar.doc

Analisis Permintaan Bahan Pangan Hewani: Pendekatan Error Correction Linear Approximation Almost Ideal Demand System

2008-10-06T13:33:00.002+07:00

Paper ini saya buat sebagai latihan untuk model ekonometri yang baru yaitu Pendekatan Error Correction Linear Approximation Almost Ideal Demand System. Pendekatan ini tidak sekedar error correction model biasa, namun menggunakan berbagai restriksi yang sesuai dengan model Almost Ideal Demand System. Paper ini juga dimuat di Jurnal Media Ekonomi, Usakti 2005

Abstractnya

Animal based food demand had a tendency to decrease sharply in 1999-2002, while the aggregate food demand always increased. This research, used Error correction-Linear Approximation-Almost Ideal Demand System, aimed to estimate animal based food demand behavior in Indonesia. Annually data from 1970 to 2002 was used in this research. The expenditure variable was identified as an exogenous variable; consequently The Seemingly Uncorrelated Regression was used. Research result showed that the demand behavior didn’t have the habit effect. Short and Long Run Marshallian price elasticity had a negative sign, but the long run price elasticity was more elastic than the short run. Short run cross-price elasticity showed a negative sign that indicated beef, chicken and fish were complementary goods. In the short and long run, beef, chicken and fish were normal goods. Such was this case of Hicksian elasticity that showed the negativity restriction was satisfied.

Key Words: Animal based food demand, EC-LA/AIDS, Seemingly Uncorrelated Regression

Read more on http://rapidshare.com/files/130316814/ika_rahutami_permintaan_bahan_pangan_hewani.doc

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI MANUFAKTUR INDONESIA : KEBERADAAN PENANAMAN MODAL ASING DAN FENOMENA POLLUTION HAVENS

2008-10-06T13:31:00.002+07:00

Fenomena Pollution Havens merupakan hal yang harus diwaspadai saat ini.
Paper ini mencoba mengupasnya di tahun 2003, Telah dipresentasikan dalam simposium nasional APTIK, 5 Februari 2003, di UAJY (mendapat award), dan dimuat di Jurnal Media Ekonomi, Usakti)

Abstract
Economics development aims is a better welfare economics and optimal aggregate production achievement. One of many factors that induced production process is technology. Unfortunately, technology is a kind of expensive goods to access it well, especially for developing countries. Some previous research showed that foreign investment was a solution for technology transfer, although some research also proved that foreign investment would cause a pollution havens phenomena. This research tries to analyze industry performance, such as economies scale, technical efficiency and technological progress, and pollution havens condition in Indonesia. Ordinary least square used in this research generates the results and proves that Indonesia’s industries have not had an economies scale condition and consisted a negative technological progress. The Indonesian dirty industries condition indicates that technological progress in dirty industries is caused by foreign investment and industry relocation from developed countries.
Key words: economics development, pollution havens, industry relocation, and dirty industries

baca lebih lanjut di sini saja

ANALISIS FENOMENA INFLASI DI INDONESIA 1980.1-1999.4

2008-10-06T13:27:00.000+07:00

tulisan ini telah dimuat di Jurnal Kinerja 2001

Petikannya:

Antara tahun 1980 sampai dengan tahun 1990 negara-negara di Asia menikmati pertumbuhan yang begitu tinggi (mendekati 8% per tahun). Pertumbuhan ekonomi yang demikian tinggi, bahkan lebih tinggi dibanding dengan Ametika Serikat dan negara-negara Eropa membuat negara-negara di Asia dijuluki dengan “Asian Miracle”. Namun “miracle” tersebut dengan cepat berganti menjadi kondisi krisis yang berkepanjangan sejak Juli 1997. Di mulai dengan krisis di Thailand dan bergerak ke Malaysia, Indonesia serta Korea Selatan, menyebabkan berubahnya sebutan bagi negara-negara tersebut menjadi “Asia Contangion” (www. Fact.com, issue date 20 March 1998, retrieve February 2000).

Devaluasi menjadi penyebab utama terjadinya krisis ekonomi di Asia dan akhirnya menimbulkan masalah inflasi di dalam negeri. Inflasi merupakan masalah ekonomi makro yang mempengaruhi perekonomiaan secara riil karena memberikan tekanan bagi investasi dan menghalangi pertumbuhan ekonomi. Penelitian World Bank (World Bank Institute Home Page, retrieve Februari 2000) mengenai inflasi dan pertumbuhan di 127 negara antara tahun 1960-1992 menunjukkan adanya hubungan yang erat antara tingkat inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa pada tingkat inflasi yang rendah-menengah (20-40%) tidak secara langsung menyebabkan penurunan pertumbuhan sedangkan tingkat inflasi diatas 40% merupakan inflasi yang sangat membahayakan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas inflasi merupakan masalah ekonomi makro yang perlu mendapat perhatian baik untuk mencari penyebab maupun solusi untuk mengatasinya.

Sejak tahun 1986 Indonesia mengalami fluktuasi harga yang beragam. Tingkat inflasi tertinggi yang dialami Indonesia terjadi pada tahun 1997 dan 1998 sebesar 11,05% dan 77,63%. Data inflasi menunjukkan bahwa pergerakan harga di Indonesia relatif tidak stabil. Adanya krisis ekonomi pada pertengahan 1997, telah mendorong tingkat inflasi menjadi sedemikian tinggi. Pada tahun 1999 dan 2000 tingkat inflasi telah mengalami penurunan, walaupun kondisi tersebut tidak selalu menjamin stabilitas harga.
Banyak pendapat yang mengatakan bahwa inflasi di Indonesia lebih didominasi oleh penyebab non ekonomis. Permasalahan penyebab ekonomis dan non ekonomis di Indonesia memang menimbulkan kontroversi yang cukup tinggi. Aspek-aspek non ekonomis terkadang memberikan pengaruh yang signifikan bagi perubahan-perubahan indikator ekonomi. Dalam tulisan ini, faktor-faktor non ekonomis dieliminir dan diasumsikan tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada tingkat inflasi. Fenomena inflasi di Indonesia sendiri memunculkan banyak pendapat mengenai sumber inflasi dan aspek kausalitas.

Di satu sisi terdapat kelompok yang mengatakan inflasi di Indonesia dipicu oleh Jumlah uang beredar yang terlampau besar dan di sisi lain terdapat kelompok yang mengatakan bahwa inflasi di Indonesia disebabkan karena ketergantungan Indonesia bagi barang impor. Sisi kausalitas inflasi muncul karena inflasi itu tidak hanya merupakan akibat dari faktor ekonomi namun juga dapat menyebabkan perubahan faktor ekonomi yang lain. Berdasar latar belakang tersebut maka kajian ini akan mengamati fenomena inflasi yang terjadi di Indonesia baik dari sisi penyebab maupun aspek kausalitas.

read more - http://rapidshare.com/files/130315695/ika_rahutami_fenomena_inflasi.doc

IMPAK KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO TERHADAP EFISIENSI EKONOMI INDONESIA PERIODE 1980.1-1999.4 (ANALISIS KOINTEGRASI)

2008-10-06T13:23:00.000+07:00

The economic crisis remains to be fundamental economic problem for many countries. Many of research done to found the cause and solve the main problem of the crisis. This research use co-integration regression method to observe the long run of economics policy effects. This research statistically examines the impact of Indonesian economics policies to economics efficiency. The analysis point only four variables that have a significant impact; real interest rate, inflation, government expenditure, and real exchange rate. The other economic factors, such as export, banking credit, do not have significant impact. This research also find that data is a stationer data so in the long run, economic policies have a significant implication to the economic efficiency.

Key words: Economics efficiency, economic crisis, macroeconomic policies, co-integration regression.

paper ini merupakan bagian dari hasil penelitian yang dibiayai oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia tahun 2001 dan di muat di jurnal Kompak. Read more disini

PPP : SUATU SOLUSI PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH YANG BERBASIS KOMPETENSI

2008-10-06T13:15:00.002+07:00

Pertanyaan yang muncul dari keterkaitan antara otonomi daerah dengan globalisasi adalah siapa yang akan menjadi pelaku dalam proses pembangunan tersebut? Bila pemberlakuan otonomi daerah dalam era globalisasi menuntut suatu daerah kembali menata pembangunan ekonominya agar memiliki core-competence sehingga daerah tersebut akan mampu bertahan, berkembang dan bersaing dengan daerah lain maka diperlukan sinergi antar segenap pelaku ekonomi. Suatu konsep yang dapat digunakan adalah Public-Private Partnership (PPP).
Konsep PPP pertama kali muncul pada Juni 1998 di British Columbia. Konsep PPP merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta dalam menyediakan jasa, fasilitas dan infrastruktur (www.marh.gov.bc.ca ). Karakteristik dari PPP adalah kemitraan dimana terdapat sharing antara pemerintah dan swasta dalam bentuk investasi,resiko, tanggung jawab dan reward. Kemitraan tersebut tidak dibangun pada aturan dan pola tanggung jawab yang seragam, namun biasanya bervariasi antara poyek yang satu dengan yang lain. Konsep PPP dapat pula tidak hanya dipandang dari sisi public dan private sector saja.

Paper ini telah saya presentasikan dalam Serial discussion Otonomi Daerah di Unika Soegijapranata, Agustus 2001. Read more on http://rapidshare.com/files/130314673/ika_rahutami_otonomi_daerah.doc

aktif lagi

2008-10-06T12:51:00.001+07:00

sudah lama banget saya tidak mengisi blog ekonomi saya
dan kemarin beberapa teman dan mahasiswa S2, menanyakan atau meminta beberapa file saya
nah dari pada bingung, lebih baik saya upload lewat blog ini
mudah-mudahan bermanfaat..
dan semoga membuat saya lebih giat mengisinya lagi

salam
ika

pengalihan hari produksi dan krisis energi

2008-07-12T06:58:00.002+07:00

kemarin, baru saja maksudku
keluar SKB di sektor produksi mengenai pengalihan hari produksi dan krisis energi
pengalihan hari ini dimaksudkan untuk mengurangi beban energi yang menumpuk
dari hari senin sampai hari jumat

aku berpikir,
kenapa beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kadang kontraproduktif
terhadap dunia produksi maupun dunia investasi kita?
atau ini wujud dari keinginan pemerintah untuk dianggap memperhatikan rakyat kecil?
sehingga gak sering-sering di demo?

pastinya bukan begitu langkah yang seharusnya di ambil
coba bayangkan saja, sekarang ini harga BBM untuk rumah tangga jauh lebih murah dari
harga BBM untuk industri (dan spreadnya cukup tinggi)
demikian juga harga listrik.
padahal kalo dipikir, rumah tangga itu tidak menghasilkan value added apa pun
dan justru sektor industrilah yang seharusnya mendapat support yang lebih tinggi.
mungkin kita bisa cek juga negara lain...
bagaimana rumah tangga di ajak untuk berhemat energi,
mungkin biar tidak terjadi tunggakan yang begitu besar, perlu adanya prepaid untuk listrik
sehingga rumah tangga juga akan mikir ketika memakainya
(kayak pulsa hp aja, tapi mungkin efektif, karena toh shanghai, dan beberapa kota di China
juga menerapkan hal ini)

memang kalo kebijakan harga listrik dan BBM di rumah tangga diubah, pasti pemerintah semakin tidak populer
tapi toh, tetap harus diperhatikan, setidaknya jangan bikin suatu kebijakan
yang akan menyurutkan langkah investor masuk indonesia
lha kalo sektor industri di kasih aturan macem2 semacam ini bagaimana mereka tidak memilih
untuk pergi ke Vietnam?

so... penggalihan hari produksi bukan keputusan terbaik.
krisis energi tidak boleh ditimpakan hanya pada sektor industri
ini kesalahan sistem sejak dulu
dan ya harus bersama-sama kita ubah...
berat memang... tapi toh harus dilakukan

INFLASI TRANSPORTASI: SEKEDAR FENOMENA PERMUKAAN

2008-06-13T02:31:00.000+07:00

Kenaikan harga BBM pada 24 Mei 2008 sebesar 28,7 persen sampai saat ini masih mendapat reaksi keras dari masyarakat padahal kenaikan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan pada Oktober 2005 yang mencapai 114 persen. Kemarin, Senin, 2 Juni 2008, Organda di Kota Semarang pun sudah berekasi dengan turun ke jalan. Dalam waktu yang sama, Suara Merdeka, memuat hasil riset Kantor Bank Indonesia Semarang mengenai proyeksi inflasi di Jawa Tengah. Hasil proyeksi yang dilakukan BI sebenarnya tidak cukup mengejutkan, namun juga tidak bisa diabaikan. Tidak mengejutkannya karena laju inflasi yang terjadi merupakan konsekuensi logis dari kenaikan harga BBM. Lalu kenapa tidak boleh didiamkan? Data inflasi yang dikeluarkan oleh BI Semarang kemarin hanya menunjukkan ‘permukaan’ inflasi, padahal komponen inflasi sendiri beragam, dan masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga menurut saya yang terpenting justru mengetahui bagaimana pola komponen inflasi tersebut, agar dapat dilakukan tindakan antisipatif.

Benarkah hanya berdampak di kelompok transportasi?

Secara sederhana, kenaikan harga BBM akan mendorong terjadinya inflasi yang lebih tinggi. BI Semarang memroyeksikan inflasi IHK tahun 2008 di Jawa Tengah diperkirakan mencapai 9,8 persen - 10,8 persen. Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan target awal inflasi yang ditetapkan yaitu 5,5 persen - 6,5 persen. Inflasi yang diumumkan oleh BI Semarang merupakan proyeksi inflasi pasca kenaikan harga BBM, sehingga kemungkinan besar simulasi dan proyeksi didasarkan pada asumsi kenaikan harga BBM.

Dampak kenaikan harga BBM terhadap kelompok barang sangat tergantung pada komposisi biaya BBM dibandingkan dengan total biaya yang dikeluarkan. Sehingga sangat wajar bila organisasi usaha yang paling banyak ‘berteriak’ mereaksi kenaikan harga BBM ini adalah organisasi yang bergerak di bidang angkutan umum. Angkutan umum merupakan fasilitas publik yang seharusnya menjadi domain pemerintah namun tampaknya lebih banyak diusahakan oleh sektor swasta. Kondisi ini menyebabkan munculnya kesan bahwa pemerintah seakan-akan lepas tanggung jawab dan membiarkan bebannya ditanggung oleh pihak swasta.

Kilas balik ke Oktober 2005, ketika pemerintah menaikkan harga BBM maka terjadi inflasi sebesar 17,43 persen (year on year – yoy - Oktober 2005). Kenaikan harga terbesar pada saat itu terjadi di kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mencapai 39,48 persen, dan sampai dengan Desember 2005, kenaikan harga di kelompok transportasi masih sangat tinggi. Komposisi ini mengalami perubahan yang drastis mulai tahun 2006 sampai ke April 2008. Kelompok transportasi di Jawa Tengah tidak lagi mengalami kenaikan harga yang berarti, bahkan pada April 2008 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,03 persen. Trend perubahan harga yang terjadi di kelompok transportasi ini tampaknya juga menyelamatkan inflasi bulanan Jawa Tengah pasca kenaikan BBM. Harapannya adalah lonjakan kenaikan harga angkutan umum tidak terlalu tinggi, dan seharusnya tidak mencapai di atas 2 digit.

Namun apakah benar hanya sektor transportasi yang dihantam? Tentu saja tidak. Kalau menilik data-data yang dikeluarkan oleh BI Semarang dalam Kajian Ekonomi Regional, maka tampak jelas bagaimana perilaku masyarakat ketika terjadi inflasi ‘dadakan’ akibat ulah pemerintah dalam menetapkan harga. Shock harga BBM di tahun 2005 juga mengakibatkan kenaikan harga tinggi di sektor perumahan, makanan jadi, minuman dan bahan makanan. Komposisi ini berubah sejak Desember 2006 sampai 2008. Inflasi (yoy) yang dominan di April 2008 justru terdapat pada kelompok makanan, sandang, pendidikan dan papan.

Pola inflasi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan bahwa shock harga BBM relatif dapat dengan cepat teredam di kelompok transportasi, dan yang kembali mendominasi justru kelompok barang yang bersifat kebutuhan pokok seperti makanan, sandang dan papan, di samping kelompok pendidikan yang memiliki inflasi cukup tinggi sejak 2006.

Kelompok pangan, pendidikan dan papan: perlu perhatian

Tampaknya kelompok kebutuhan dasar harus dipantau benar-benar oleh pemerintah Jawa Tengah, karena bahan pangan memiliki karakteristik harga yang sangat volatil (April 2008 kenaikan harga yoynya mencapai 16,29 persen). Meskipun terjadi surplus beras di Jawa Tengah, namun persoalan pangan tidak sekedar persoalan surplus atau defisit stok bahan pangan. Persoalan pangan juga harus memperhatikan unsur distribusi dan daya beli masyarakat. Sangat ironis rasanya bila masyarakat Jawa Tengah kelaparan di tengah lumbung padi itu sendiri!!

Kenaikan harga di kelompok pendidikan juga harus cukup diwaspadai. Kenaikan harga BBM saat ini sangat dekat dengan penerimaan siswa baru. Pergantian tahun ajaran pastilah membutuhkan buku ajar baru dan peralatan sekolah baru. Tanpa kenaikan BBM saja, pada April 2008 inflasi yoy di kelompok pendidikan telah mencapai 8 persen, lalu bagaimana pasca penaikan harga BBM? Suatu hasil riset (Ikhsan Modjo, 2007) menunjukkan bahwa prosentase biaya BBM pada industri kertas dan produk kertas mencapai 12 persen dari total biaya. Sehingga apabila terdapat kenaikan BBM sebesar ± 30 persen, diperkirakan akan menaikkan harga kertas dan produk kertas sebesar 3,6 persen. Komposisi ini pastilah akan sangat berpengaruh pada sektor pendidikan. Kalau dana BOS yang digulirkan perbulan tetap rata-rata Rp 20.000, maka terdapat kemungkinan dana ini semakin tidak mencukupi. Pemerintah Jawa Tengah diharapkan mampu melakukan tindakan antisipatif, terutama untuk menyelamatkan agenda wajib belajar 9 tahun.

Kelompok barang lain yang harus bersiap-siap adalah sektor properti. Data inflasi yoy April 2008 kelompok perumahan mencapai 6,47 persen. Pasca kenaikan BBM, mungkin akan mengalami kenaikan yang semakin tinggi, karena sektor properti menggunakan bahan baku yang mengkonsumsi BBM paling tinggi (misalnya prosentase biaya BBM di industri besi baja mencapai 11, 9 persen dan industri semen, kaca mencapai 33,7 persen). Kalau harga perumahan akan cenderung melonjak, maka permasalahan kembali muncul untuk lapis masyarakat kelas bawah. Pembelian RSS akan semakin tidak terjangkau, dan mau tidak mau harus ada campur tangan pemerintah didalamnya.

Jangan terkecoh

Melihat pola inflasi Jawa Tengah, pemerintah harus lebih cermat dan jangan sampai terkecoh dengan fenomena yang ada. Inflasi di kelompok transportasi memang lebih instan, namun ternyata lebih bersifat sesaat dan kemudian kembali stabil. Fokus pemerintah harus melebar karena di balik fenomena ini terdapat kelompok yang lebih rentan yang justru tidak boleh terabaikan yaitu kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, papan dan pendidikan. Inilah tantangan sebenarnya bagi pemerintah Jawa Tengah pasca kenaikan harga BBM.

Solo Batik Carnival: Saat yang Tepat Menuju Culturepreneur

2008-06-13T02:30:00.000+07:00

Solo Batik Carnival (SBC) yang diselenggarakan pada 13 April 2008 di sepanjang Jalan Slamet Riyadi Solo, tidak saja menunjukkan kegairahan baru dalam dunia batik di Solo, namun juga menjadi trend tekstil dan fashion di Indonesia. Bagaimana tidak? Kalau diamati secara seksama, mulai awal Januari 2008 ini, banyak sekali selebritas tanah air yang dulunya international designer-minded, sekarang wira-wiri menggunakan batik. Mungkin memang kita harus ‘tertampar’ oleh kasus hak paten batik terlebih dahulu sebelum berani bangga atas lokalitas kita. SBC yang besar dan ramai ini, tentunya akan sangat sayang bila hanya lewat begitu saja tanpa memiliki makna bagi bangkitnya industri batik di Jawa (dan bahkan lebih luas lagi di Indonesia, karena batik tidak hanya milik Jawa).

Culturepreneur untuk pengembangan batik

SBC sendiri menunjukkan adanya sinergi yang kuat dan unik antara perajin batik, pelaku ekonomi dan pemerintah. Sinergi ini tentunya menarik dan penting, karena pengembangan industri batik bukanlah hal yang mudah. Industri batik memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan industri lain. Industri batik menjadi unik karena industri ini merupakan perpaduan antara seni, teknologi dan ekonomi. Tidak semua perajin batik mampu memadukan ketiga unsur ini dalam rutinitas produksinya.

Masalah ini lebih dirasakan oleh industri batik yang tidak diproduksi masal namun batik tulis yang diproduksi secara tradisional. Sebagai seniman tradisional yang menorehkan cantingnya berdasarkan feeling dan ragam corak yang mentradisi, perajin batik cenderung bersifat moody. Sifat moody, suatu ciri seniman yang murni seniman dan belum terkontaminasi oleh ekonomisasi seni, membuat karya batik yang dihasilkan tidak ajeg, sehingga sulit untuk memenuhi pesanan dalam jumlah besar dan kontinyu. Padahal tuntutan pasar dewasa ini (terutama pasar ekspor) adalah disain batik yang unik, tidak ‘pasaran’, serta mampu mempertahankan pasokannya.

Menurut Moxey dan Studd (2000), industri yang berbasis seni seperti batik, harus selalu mengembangkan produk baru. Pengembangan disain produk ini tidak mudah. Kesulitan yang melekat pada disain produk seni adalah mendefinisikan keinginan pelanggan dan penciptaan disain yang mampu menjadi trend pada masa yang akan datang. Motif baru batik dapat didorong dengan pelibatan institusi pendidikan seni dalam bentuk lomba disain atau pembuatan motif baru, sehingga ketika melihat motif tertentu dalam batik, pelanggan dapat dengan cepat menyatakan ini adalah motif khas Semarangan, motif khas Wukirsari Bantul, motif khas Bayat Klaten, dan sentra-sentra batik lainnya.

Adanya tekanan bagi perajin seni ketika mereka harus mengembangkan karya mereka di luar model yang tradisional bukanlah hal yang mudah. Mau tidak mau untuk memenangi persaingan tekstil dan fashion, pengembangan industri batik tidak dapat lagi menggunakan pola-pola tradisional. Salah satu konsep yang ditawarkan oleh Davies dan Ford (2000) untuk pengembangan industri berbasis seni adalah konsep culturepreneur. Culturepreneur merupakan hybrid professional yang mengemas dan menjual produk seni ke pelanggan, menyediakan jembatan agar komunitas seni dapat berhubungan dengan dunia bisnis dan pembuat kebijakan. Kunci keberhasilan culturepreneur adalah kemampuan untuk memproses sejumlah besar informasi, berpikir strategis, dan mengembangkan komunikasi dengan jaringannya.

Pengembangan komunikasi untuk penciptaan jejaring tidak bisa dilakukan sendiri oleh perajin karena membutuhkan pihak lain baik swasta maupun pemerintah yang memiliki akses lebih luas untuk terlibat didalamnya. Peran pemerintah dan pengusaha untuk memfasilitasi eksebisi, pameran batik atau karnaval semacam SBC tentunya akan mendukung pembentukan jejaring dan pasar yang lebih luas.

SBC: momen yang tepat

Tampaknya SBC kali ini dapat menjadi saat yang tepat untuk pengembangan industri batik. Keterlibatan berbagai unsur dalam penyelenggaraan SBC menunjukkan bahwa jejaring produk dan pemasaran dapat dibangun secara sinergis, dan yang terpenting adalah pada karnaval ini terlihat betapa besar pasar yang bisa digarap oleh industri batik.

Political will pemerintah tampaknya tetap memegang peran penting, karena pasar batik tidak akan dapat berkembang apabila diserahkan pada mekanisme pasar semata. Pemerintah mungkin perlu sedikit melakukan ‘pemaksaan’ agar produk batik tidak terlibas oleh produk tekstil Cina misalnya. ‘Pemaksaan’ ini perlu dilakukan misalnya dalam bentuk penyelenggaraan karnaval batik berkala, pemakaian baju batik pada hari tertentu, atau pun kunjungan wajib wisatawan ke desa wisata batik terpadu. Upaya yang sederhana, namun akan memberikan efek turunan yang besar dan panjang.

SBC menjadi saat yang tepat bagi kita, anak bangsa, untuk mulai memperhatikan industri batik. Dan pastinya tidak ada kata terlambat bagi semua pihak untuk mulai mencintai, dan tidak sekedar mencintai, namun mau membeli, bersedia memakai, dan mempromosikan batik mulai dari orang-orang terdekat dengan kita.

pollution-haven

2008-04-12T06:30:00.002+07:00

ada satu data menarik dari FDI kita di tahun 2007
Dalam FDI kita, industri kimia dan farmasi mempunyai porsi terbesar kedua. Pada tahun 2007, FDI indistri kimia dan farmasi, mempunyai pangsa sebesar 16% dari seluruh FDI yang masuk ke Indonesia, dan jika dibandingkan dengan industri manufaktur saja, FDI industri kimia dan farmasi mempunyai pangsa lebih dari 35%. Besarnya pangsa ini cukup stabil dari tahun ke tahun dan ini berarti FDI industri kimia dan farmasi merupakan FDI yang cukup dominan.
waduuuhhhh padahal kan industri kimia merupakan industri yang polutan banget.
polusi industri kimia itu lengkap banget. Ya di air, udara, dan limbah. mulai dari SO, BOD, COD, VOC, HO dan masih banyak banget.

kondisi ini mengingatkanku pada konsep pollution haven.
dan Negara berkembang biasanya menjadi pollution-haven, tempat dimana perusahaan dapat merelokasi dan berproduksi tanpa pengawasan lingkungan yang ketat seperti negara maju.
Hal ini disebabkan 2 hal pokok yaitu:

Standar lingkungan yang ketat di negara maju menyebabkan beberapa perusahaan, terutama yang pollution-intensive direlokasikan ke negara yang memiliki standar lingkungan yang tidak begitu ketat. Perbedaan standar akan mendorong terjadinya relokasi industri kotor ke negara sedang berkembang. Pengalihan operasi industri kotor ke negara sedang berkembang ini disebabkan karena negara sedang berkembang menilai aspek lingkungan terlalu rendah (undervalue) atau bahkan menggunakan perbedaan etrsebut untuk menarik investasi baru ke negara sedang berkembang.
Faktor lain yang mendorong industri kotor untuk merelokasi perusahaannya ke negara sedang berkembang adalah ketersediaan bahan baku, murahnya tenaga kerja, ketersediaan infrastruktur, penghapusan pajak dan lain-lain

benarkah dengan data itu kita termasuk menjadi pollution-haven?
kalo iya cukup mengerikan. artinya seakan2 kita menjual tanah, air dan udara kita demi sebuah pertumbuhan ekonomi. padahal cost dari kondisi ini tentunya tidak murah. dan siapa yang akan membayarnya??? pasti next generation...
jadi bila fenomena ini benar...
betapa kasiannya anak cucu kita nanti

Gubernur BI baru

2008-04-12T06:20:00.003+07:00

ini bukan telaah ekonomi sih..
hanya mau cerita bahwa Pak Budiono telah terpilih jadi gubernur BI baru...
Kemarin ketika aku ke BI, sempat nanya ke seorang teman, kenapa pak Budiono?
(meski aku tahu Pak Bud ini seorang yang bersih, cenderung konservatif dan selama ini suka (lebih suka berbicara mengenai stabilitas moneter)
kata teman itu, BI membutuhkan figur yang sederhana dalam "keberadaannya"
oooo... tampaknya pak Bud memang figur yang tepat
dan tampaknya pula pak Bud dapat diterima oleh PDIP, karena toh beliau juga mentri pada jamannya Mega...
dan... pasar ternyata merespon bagus ya....
tidak ada gejolak di pasar
ini menunjukkan komitmen BI dalam menjaga stabilitas
jadi semuanya dipersiapkan dengan baik

So.... selamat berkarya Pak Bud....
sebagai salah satu muridnya... pasti saya bangga ada satu lagi orang UGM yang diharapkan bisa menyelamatkan bangsa ini..

(intermezo... yang paling lucu adalah... kalo beliau ngajar di UGM tiap sabtu, beberapa waktu lalu sebelum diangat jadi Gubernur... berbondong-bondong mahasiswa S1 minta foto dan tandatangan... maklum.. ntar kalo dah jadi Gubernur pasti susah 'menyentuh" beliau)

Ketika BI “Bicara”

2008-02-22T10:43:00.002+07:00

Pemilihan gubernur BI jadi isu anget sekarang ini... mana yang maunya harus internal, mana yang pak presiden juga kekeh dengan pilihannya...
tapi kalo aku sih mikir, siapapun gubernurnya, kayaknya yang lebih penting adalah sistemnya kok. Yang terpenting adalah bagaimana mengkomunikasikan kebijakan tersebut

mengapa gitu???

Komunikasi kebijakan moneter memang nggak mudah, karena adanya limits of human information processing skills. Selanjutnya komunikasi kebijakan ini akan berkaitan dengan prediktabilitas dan transparansi. Kenaikan transparansi tidak secara otomatis selalu menjamin prediksi yang tepat, terutama bila unsur kejutan bersifat eksogen.

BI saat ini menggunakan suku bunga BI Rate sebagai sinyal (stance) respon kebijakan moneter dan sasaran operasi moneter. Komunikasi yang dilakukan oleh BI mencakup pengumuman dan penjelasan pencapaian sasaran inflasi, kerangka kerja dan langkah-langkah kebijakan moneter yang telah dan akan ditempuh, jadwal RDG, serta hal-hal lain yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Penyampaian dilakukan melalui berbagai bentuk, tidak terbatas pada media massa, namun juga pelaku ekonomi, kalangan pakar dan akademisi. Upaya komunikasi yang dilakukan oleh BI tersebut menimbulkan pertanyaan yaitu apakah seluruh upaya ini sudah menjamin efektivitas komunikasi kebijakan moneter oleh BI?

Pada kenyataannya komunikasi kebijakan moneter di Indonesia masih terbatas pada masyarakat dengan tingkat pendidikan tertentu dan yang mampu mengakses informasi saja. Komunikasi BI menjadi tidak optimal karena masalah asimetri informasi dan heterogenitas pengetahuan, sehingga interpretasi yang terbentuk tidak selalu sama dengan jalur yang diharapkan oleh BI.

Saya melihat ada tiga masalah utama bank sentral termasuk BI ketika mengkomunikasikan kebijakan moneter.

Masalah pertama adalah data yang menjadi input dari informasi yang dipublikasikan oleh bank sentral. Data seringkali mencerminkan spektrum yang luas dari suatu kondisi, namun di lain pihak data sering tidak dapat menjelaskan dirinya sendiri, sehingga muatan informasinya akan berubah tergantung dari cara mereka dikomunikasikan. Spektrum informasi yang luas menunjukkan adanya kemungkinan heterogenitas pemahaman. Kondisi ini menuntut bank sentral untuk tidak hanya sekedar mempublikasikan data namun juga tidak dapat mengindari kebutuhan menseleksi, mengkualifikasikan dan mengomentari informasi.

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh bank sentral adalah memberikan pemahaman analisis mengenai outlook ekonomi, khususnya determinan permintaan agregat, potensi penawaran, dan inflasi. Hal ini menjadi penting karena masyarakat memiliki keterbatasan prediksi numerik, sehingga angka yang ditampilkan perlu disertai dengan analisis dan rasionalisasi kualitatif. Diskusi semacam ini akan menolong masyarakat untuk menginterpretasikan data dan membiarkan pasar merespon secara konstruktif setiap kejutan dalam data.

Bila selama ini ekspektasi Bank Indonesia diperoleh melalui survey, maka pertanyaannya adalah apakah informasi yang diperoleh dari survei tersebut secara ekonomi bersifat reliabel sehingga pengumpulan data benar-benar mencerminkan ekspektasi pasar? Apakah tidak terdapat bias misalnya ketidakakuratan respon, atau adanya kolusi dengan beberapa responden dalam menjawab pertanyaan? Hati-hati terutama bila survei ini diserahkan pada pihak ketiga seperti yang BI lakukan selama ini, butuh kontrol ketat dari KBI di daerah.

Masalah kedua adalah kecenderungan tidak adanya perubahan pola komunikasi pada saat kerentanan ekonomi. Pembentukan ekspektasi berdasarkan survei bukanlah satu-satunya hal yang akan membuat bank sentral menjadi lebih prediktabel dan kredibel. Untuk memperoleh kredibilitas maka diperlukan diskusi yang baik, klarifikasi dan justifikasi atas kesalahan kebijakan yang lampau dan langkah kebijakan ke depan yang diambil. Pada dasarnya komunikasi bank sentral setidaknya memiliki dua fungsi yaitu sinyaling jangka pendek dan konsistensi jangka panjang (Issing, 2005). Dalam sinyaling jangka pendek, indikasi atas keputusan yang akan datang harus selalu dipandang sebagai komitmen kondisional, karena jika apa yang disampaikan bank sentral dipahami sebagai sesuatu yang unconditional, maka kondisi ini akan berbahaya dalam jangka yang lebih panjang. Di lain pihak, kebijakan moneter akan terprediksi dan kredibel jika konsistensi jangka panjang tercapai.

Jika bank sentral mengkomunikasikan kebijakannya secara baik ke pelaku ekonomi, maka akan memunculkan kredibilitas. Sayangnya, pengumuman mengenai prediksi variabel ekonomi makro atau indikasi pencapaian kebijakan moneter di masa yang akan datang lebih banyak mengasumsikan kebijakan yang konstan selama periode prediksi (Amato, et al, 2003). Asumsi ini tidak realistik bagi sebagian besar situasi, baik bagi pembuat kebijakan maupun agen ekonomi, karena transparansi dan prediktabilitas indikator ekonomi sangat rentan terhadap elemen kejutan (Syrichas, Karamanou, 2004).

Komunikasi pada masa kerentanan ekonomi lebih ditujukan untuk mengembalikan kepercayaan antar agen dalam pasar. Komunikasi ini juga mengindikasikan bahwa otoritas moneter menangkap tanda bahaya dan siap bertindak secara tepat, cepat dan efektif, sejalan dengan tujuan yang diemban yaitu menstabilkan harga dan menjaga kondisi finansial.

Masalah ketiga adalah jalur kebijakan suku bunga selama ini cenderung tidak disampaikan secara ekplisit karena berbagai pertimbangan. Seperti diungkapkan sebelumnya, pada umumnya bank sentral (termasuk BI) lebih suka hanya sekedar berbicara menengenai outlook ekonomi dibandingkan dengan mendiskusikan jalur kebijakan (dalam hal ini suku bunga) yang dipilih. Publikasi yang ditampilkan BI juga terlihat lebih fokus pada penetapan indikator ekonomi makro saat ini dan prediksi numerik untuk kuartal atau tahun yang akan datang. Sebagian besar komunikasi oleh BI bersifat kuantitatif namun tidak didukung dengan pemaparan kualitatif yang mampu menjawab mengapa angka inflasi tersebut muncul, dengan metode apa suku bunga ditetapkan, berapa besar penyesuaian yang perlu dilakukan bila terjadi kejutan ekonomi yang bersifat eksternal dan lain sebagainya. BI relatif jarang mengumumkan bias dari keputusan target. Padahal bias dari target merupakan hal penting karena memberikan indikasi kualitatif risiko yang muncul dari outlook ekonomi (Amato et al, 2003).

Mungkin akan lebih bermanfaat bila BI bersedia melakukan komunikasi jalur kebijakan secara eksplisit, maka akan memberikan beberapa keuntungan. Keuntungan pertama adalah naiknya transparansi kebijakan moneter karena terdapat kesempatan yang lebih baik untuk mencapai target inflasi tanpa seringkali melakukan perubahan yang berlebihan pada variabel kunci. Keuntungan kedua adalah membantu menunjukkan komitmen pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Misalnya, jika pembuat kebijakan mengumumkan komitmen untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah, maka komitmen ini akan menjadi lebih kredibel jika pembuat kebijakan secara simultan mengumumkan jalur kebijakan yang mereka harapkan untuk mencapai tujuan inflasi. Terakhir, pengumuman akan menolong pelaku pasar finansial untuk menetapkan harga aset secara lebih efisien.

TIDAK SEKEDAR PRO-POOR, PRO-JOB, DAN PRO-GROWTH 2

2008-01-31T08:27:00.000+07:00

lanjutan... potongan..

Sinergi : Tantangan Pokok Gubernur Jawa Tengah
Tantangan ke depan implementasi arah pokok kebijakan kemiskinan Jawa Tengah yang pro-poor, pro-job dan pro-growth perlu didukung dengan hal-hal berikut.

1. Bila melihat hasil penurunan kemiskinan yang menggemb irakan, maka konsep BHN (basic human needs) tetap perlu dipertahankan dan merupakan prioritas utama. Penyediaan kebutuhan dasar bagi kaum miskin tetap perlu dilakukan namun dengan titik berat pada fasilitasi pendidikan dan kesahatan murah, karena jebakan kemiskinan tetap akan ada, selama faktor endowmentnya tetap rendah. Tingkat pendidikan yang buruk akan mempersulit kaum miskin pada generasi yang akan datang untuk masuk ke dunia kerja.

2. Langkah berikutnya adalah mendorong implementasi RWG (redistribution with growth) secara lebih cepat. Akselerasi program-program penyediaan kesempatan kerja perlu dilakukan, karena bagaimanapun Jawa Tengah juga berpacu dengan provinsi-provinsi lain di sekitarnya. Dengan memperhatikan hasil prediksi ke depan, investasi dan pengembangan usaha perlu difokuskan pada sektor-sektor yang masuk dalam kategori potensial untuk berkembang dan maju dan berkembang pesat. Pemilihan sektor tetap perlu memperhatikan sisi kemampuan penyerapan tenaga kerja.

3. Untuk membuat kesempatan kerja yang dibuka bagi kaum miskin menjadi berkelanjutan maka strategi appropriate technology dan empowerment saja tidak cukup, karena (i) strategi appropriate technology cenderung menciptakan kondisi small is beatiful yang pada akhirnya tidak mampu mengatasi masalah secara berkelanjutan, sedangkan (ii) strategi empowerment kadang juga tidak berhasil karena lebih didasarkan pada sumberdaya pribadi yang partisipatif dan melalui learning process yang mungkin memakan waktu lama. Jadi solusinya jangan hanya memberikan teknologi sederhana yang tidak disertai dengan kemungkinan pengembangannya, dan jangan membiarkan kaum miskin tersebut memberdayakan dirinya sendiri tanpa pendampingan.

4. Peran pemerintah menjadi semakin besar karena pengentasan kemiskinan membutuhkan sinergi antara promoting opportunity, facilitating empowerment, dan enhancing security. Terkait dengan hal ini maka diperlukan lembaga pemerintah yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kaum miskin. Peran lembaga pemerintah tidak saja dalam bentuk intervensi ketika melakukan stimulus pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme pasar dan non pasar, namun juga untuk memperkuat partisipasi kaum miskin dalam proses pengambilan keputusan, dan menyediakan fasilitas agar tercipta daya tahan yang lebih baik. Misalnya pemberdayaan organisasi-organisasi kecil yang biasanya muncul pada pusat-pusat aktivitas ekonomi usaha kecil dan mikro. Keberadaan mereka perlu dimanfaatkan dan dilibatkan secara lebih optimal oleh pemerintah.

5. Menumbuhkan kearifan lokal. Hal terakhir ini terkait dengan kasus kenaikan harga minyak dunia, yang merembet ke kenaikan harga lain, termasuk kedelai. Permasalahannya adalah ketergantungan pada produk impor yang besar, telah tersistematisasi sampai level usaha kecil dan mikro. Beban dari shock harga pada akhirnya akan semakin memperburuk kondisi kaum miskin. Pemerintah perlu lebih sering dan lebih kuat untuk mendengungkan semangat mencintai input dan produk lokal, merubah paradigma mengenai kualitas produk impor dan membuka kesempatan kerja di sektor pertanian yang unggul (karena sektor ini di Jawa Tengah masih potensial)

6. Program kembali ke desa. Arus urbanisasi merupakan salah satu masalah utama kemiskinan kota. Dari data yang ada terlihat bahwa kaum miskin kota cenderung lebih miskin dibandingkan dengan kaum miskin desa. Maka semangat untuk kembali ke desa dapat merupakan alternatif pengurangan kemiskinan. Tentu saja konsekuensinya adalah peran sinergis dari pemerintah harus lebih fokus ke pengembangan pedesaan.

(diambil dari bahan diskusi dengan Kompas Jateng, 23 Januari 2008. diakhir diskus yang muncul adalah... wah ika pro Pak Bibit Waluyo dong, dengan program kembali ke desa.... padahal..... pak Bibit tuh sapa aku ga kenal je.... hehehhe)

TIDAK SEKEDAR PRO-POOR, PRO-JOB, DAN PRO-GROWTH 1

2008-01-31T08:23:00.000+07:00

Tidak ada faktor tunggal yang bertanggung jawab terhadap keadaan keterbelakangan dan juga tidak ada kebijakan atau strategi tunggal yang dapat menggerakkan berbagai proses yang kompleks dalam pembangunan ekonomi (Gillis et.al, 1996)

Bagi banyak pihak, kemiskinan merupakan isu paling seksi. Isu ini dapat diangkat dari segala ranah, baik pemikiran ekonomi, antropologi maupun politis. Keseksian isu kemiskinan dimulai dari kerentanan definisi kemiskinan yang dipakai, kemudian berlanjut pada hal teknis yang terkait dengan cara pementaan penduduk miskin (yang diturunkan dari definisi tadi), berikutnya menyangkut masalah perencanaan, implementasi dan pengawasan program intervensi dan berakhir pada pengukuran efektivitas program secara empiris.
Di luar kontroversi yang melekat dalam isu kemiskinan, kemiskinan sudah menjadi menjadi isu tidak hanya ditingkat regional namun juga internasional, sejajar dengan isu-isu lain seperti ketidakmerataan antar golongan dan disparitas regional. Keberpihakan pada isu-isu tersebut terlihat juga dalam rumusan Millenium Development Goals. Dalam laporan MGDs tahun 2004 terlihat bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengurangi tingkat kemiskinan dari 18,2% pada tahun 2002 menjadi 7,5% pada tahun 2015. Komitmen ini haruslah direspon pula pada tingkat provinsi, termasuk Jawa Tengah, dengan merumuskan langkah pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (PMPK) yang tidak sekedar pro-poor, pro-job, dan pro-growth, namun memiliki pula sinergi dan kearifan lokal.

peta miskin jateng

Jumlah penduduk Jawa Tengah kategori miskin pada tahun 2005 dan 2007, menunjukkan peningkatan yang relatif kecil yaitu 0,34%. Secara umum, pertambahan tingkat kemiskinan ini lebih tinggi terjadi di wilayah perkotaan dibanding wilayah pedesaan. Untuk wilayah Jawa Tengah, pertambahan penduduk miskin di wilayah perkotaan antara tahun 2005-2007 sebesar 16,12% sedangkan di wilayah pedesaan tercatat sebesar 5,46%. Peningkatan jumlah penduduk miskin yang lebih besar di wilayah perkotaan, terutama disebabkan oleh arus urbanisasi masyarakat dari desa ke kota, tanpa bekal ketrampilan yang memadai. Sehingga masyarakat pelaku urbanisasi tersebut bekerja di sektor informal tanpa penghasilan yang memadai. Secara prosentase terhadap total penduduk, jumlah warga miskin di Jawa Tengah berdasarkan survey BPS tahun 2007 mencapai 20, 43% dari total penduduk, sedikit mengalami penurunan dibandingkan posisi tahun 2005 yang mencapai 20, 49% dari total jumlah penduduk.
Penurunan kemiskinan ini secara umum disebabkan oleh naiknya daya beli masyarakat, namun bila mengingat semakin tidak menentunya ekonomi global dewasa ini, maka bukanlah saat yang tepat untuk berpuas diri.
Selain tingkat kemiskinan, jumlah pengangguran juga dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan suatu wilayah. Berdasarkan hasil Sakernas 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, dari 24,9 juta penduduk usia kerja di wilayah Jawa Tengah, 17,74 juta jiwa digolongkan sebagai angkatan kerja dan 7,17 juta jiwa tidak termasuk angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari tahun 2005 sebesar 8,51% menjadi 9,10% di tahun 2007.

(diambil dari paper diskusiku dengan Kompas Jateng, 23 Januari 2008)

telaah ekonomi ringan, crunchy, tapi nalar

2008-01-31T08:20:00.000+07:00

malem-malem aku di sms temen kuliahku. mbak kun namanya...
smsnya berbunyi:
Kun : Ka... emang ga ada edukasi ekonomi yang mudah ya?
Ika : maksud lo....
Kun : kuwi lo ka... liatlah metro. gak ngerti aku apa yang diceritain tentang ekonomi kita dan efeknya dari bakal resesi di Amerika.
Ika : Lhah mbak, kalo kamu yang mahasiswa S3 aja bingung, lha pie yang liyane???? atau kamu emang dulu salah seleksi kaleeee...
Kun : aseeeemmmmm kowe...

tapi kupikir-pikir bicara ke publik, menjadi pembicara yang berisi namun populer ga mudah. hanya itungan jari mungkin di Indonesia yang bener-bener bisa memberikan edukasi ekonomi secara ringan tapi ilmiah.
karena apa. kebanyakan ketika sebagian selebritis ekonomi muncul, maka mereka memilih menjadi populis sejati. yang kadang nalar ekonominya menjadi ilang. memberikan angka-angka prediksi yang bombastis, namun tidak disertai dengan penjelasan metodenya sehingga ga tau angka itu berasal dari mana

aku sendiri, belum masuk ke ranah itu.... bahkan puluhan kali tulisanku ditolak media.... terlalu teoritis dan ilmiah.
ga mudah memang bikin sesuatu yang crunchy tapi tetep nalar
minggu lalu, aku dapat kesempatan indah sih.

talk show di Trijaya Jogja dan Eltira Jogja.
bukan karena hebat sih. kebetulan aja... karena sang "SUHU" udah males kalo levelnya cuman radio
tapi ya... itu kan proses belajarku sebetulnya
dan ketika pada minggu yang lain aku diminta jadi pembicara diskusi internal di Kompas Jateng... wah aku kadang berpikir, sudah saatnyakah aku mulai belajar untuk lebih populis????

(aku jadi ingat salah satu senior yang kemarin ketemu di Kompas Jateng, Ka kalo mau cepet ngetop harus radikal dan kontroversial kalo nulis dan bicara.... walahhhhhh!!!! mana aku bisa????... kan aku bukan penjahat... hehehhe... any ideas????, ada yang berminat mengajari aku menulis secara populer???)

call for papers : aktualisasi, gengsi, atau dolan???

2007-09-07T07:29:00.000+07:00

aku termasuk salah satu pehobi ngikut call for paper,
ngikut nyari dana riset di berbagai lembaga
ya kan bu guru.... harus agak rajin lah kalo ga mau dikomentari cuman bisa ngajar doang
karena konon katanya, akademisi itu ya harus terlihat dari apa yang ditulis
walau lebih kerep gagalnya, maksudku terutama kalo ngirim yang bangsa eadn, gdn, dan lain2, itu belum mampu bersaing je, ya walau masih alhamdulillah, untuk yang dalam negeri yang masih lebih banyak katutnya...

tapi kemarin....
gubrak.... !!!!#@$%^&&*^%$#
habis dari ikut National Conference FE di Surabaya
aku jadi agak merenung lebih dalam...
dan mungkin ini juga akan menjadi cermin bagi diriku sendiri

yang ikut lumayan banyak, ada lebih dari 40 presenter
tapi sebetulnya aku tidak terlalu bangga sih ketika terseleksi masuk,
karena yang ditolak jauuuuuhhh lebih sedikit dari yang diterima...
dan yang bikin aku kemarin tambah ga bangga, adalah ketika masuk ke kelas economics... (kelas dibagi paralel)
peserta yang didalam benar2 hanya yang presentasi.. jadi ya just 8 oranganlah
yang masuk sesi berikutnya banyak juga yang ga ada
beberapa peserta tampak tidak mempersiapkan diri dengan baik, ppt tidak ada, padahal peserta hanya dapat cd makalah..
(sebetulnya aku pun gitu, paper model hanya diselesaikan dalam waktu 1 minggu, aku tau ga akan optimal)
lha pie akan terjadi interaksi??
terus ada yang dengan terus terang ngomong... wah ini memang ga sempurna. karena panitia minta nulis, karena kurang peserta. kebetulan dia dosen universitas itu sendiri

dari hal2 kecil itu aku berpikir
kenapa sebetulnya aku suka ikut cfp?
apakah ini berada dalam tataran yang disebut maslow sebagai self actualisation?
(kalo pada kebutuhan materi jelas enggaklah, lha wong unika tempatku kerja lumayan "efisien", sehingga ga pernah disangoni, dan cfp sendiri ga pernah ada honornya)
aku tahu jawabanku adalah ya...
karena aku selalu bilang pada atiku... ga ada gunya jadi doktor, bila kamu hanya lulus dengan nilai A, tanpa orang tahu siapa kamu.. tanpa pemikiranmu dipakai orang lain
tapi ketika kita akan beraktualisasi diri, ternyata ada tingkatan lagi yang harus dilalui

tapi kalo sekarang banyak cfp yang hanya menjadi ajang orang untuk beraktualisasi diri, dan bukan pikir... bagiku tidak lagi menarik
hal ini hanya mendorong orang mencari gengsi... namanya tertulis jadi salah satu pembicara
aku jadi ingat perbincangan dengan temen dari Sadhar.. mereka bilang.. "wah kudune kamu udah ga di sini...."
gayanya uisss... seminar nasional... tapi sebetulnya cuman pingin refreshing...
bener juga ya...

beraktualisasi tidak gampang
dan seharusnya aku tidak hanya ngedumel ga jelas gini
tapi harus mencari tantangan yang lebih dahsyat
kalo kemarin belum tembus gdn, ya harusnya tahun ini bisa
kalo kemarin eadn hanya sampai ke sekian besar, ya harusnya aku mulai berpikir yang aneh, yang unik, yang distingtif, sehingga ga ordinary

CFP bukan lagi sekedar gengsi atau refreshing... ini harus benar-benar jadi

aktualisasi pikir... bukan diri semata

AFTA to AEC: simetriskah?

2007-09-05T07:46:00.000+07:00

Reaksi simetris terhadap suatu kejutan (shock) akan menentukan sejauh mana kemudahan dan kecepatan suatu kawasan menuju konvergensi ekonomi karena menentukan biaya ekonomi yang timbul dalam rangka penyesuaian ekonomi.

Bagaimana Indonesia dalam menghadapi AEC?
apakah kita cukup "setara" dibandingkan dengan negara lain?

ini perlu diamati, karena perkembangan terakhir kerjasama ASEAN adalah berupa pembentukan ASEAN Economic Community (AEC).
Visi ini lebih dipertegas dalam KKT ASEAN Oktober 2003 di Bali dalam Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II) yang menyatakan pembentukan komunitas ASEAN yang tediri dari 3 hal utama, yaitu ASEAN Economic Community, ASEAN Security Community dan ASEAN Socio-Cultural Community. AEC merupakan realisasi dari aspirasi ASEAN sebagai kawasan yang stabil, makmur, mempunyai daya kompetitif yang tinggi. AEC akan berfungsi sebagai pasar tunggal dan wilayah basis produksi pada tahun 2020. Program yang ditujukan di AEC tidak saja meliputi kebebasan aliran barang, tenaga kerja, aliran modal, namun juga untuk mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi.
Untuk menfasilitasi pencapaian AEC sesuai dengan target maka dilakukan Pertemuan tingkat menteri keuangan ASEAN (AFMM) ke 7 Agustus 2003 di Makati City Filipina menyepati Roadmap integrasi ASEAN (RIA) bidang finansial (RIA-Fin) yang meliputi 4 sektor, yaitu,
1. pengembangan pasar modal
2. liberalisasi neraca modal
3. liberalisasi jasa keuangan
4. kerja sama nilai tukar

beberapa kondisi Indonesia yang mungkin bisa jadi indikator

Posisi nilai tukar Rupiah bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN 5, memang cenderung lebih rendah. Pada masa krisis ekonomi (1997.3-1999.4), rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Singapura$ sebesar Rp 4.815,84 dan maksimumnya mencapia Rp 8.729,29, sedangkan dengan Thailand dan Philipina relatif rendah, meskipun untuk 1 Bath dan 1 Peso, Rupiah yang harus ditukarkan sebesar Rp 205,27 dan Rp 202,19. Kondisi 6 tahun terakhir ini secara rata-rata tidak menunjukkan perbaikan kinerja nilai tukar Rupiah. Depresiasi tetap terjadi sehingga rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Sin$ adalah Rp 5.414,59, terhadap ringgit sebesar Rp 2.454,28, terhadap Peso dan Bath masing-masing Rp 253,07 dan Rp 225,68. Bila dibandingkan dengan periode sebelum sistem nilai tukar dilepas, maka terlihat bahwa nilai tukar rata-rata saat ini jauh lebih buruk dibandingkan periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh intervensi Bank Indonesia terhadap stabilitas kurs sangat besar, sehingga ketika Bank Indonesia tidak lagi boleh melakukan intervensi, harga Rupiah hanya disangga oleh kinerja ekspor dan impor. Depresiasi sangat mungkin terjadi karena ekspor Indonesia relatif kurang kompetitif, dan ketergantungan Indonesia terhadap impor barang antara masih sangat besar. Nilai tukar Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, juga relatif tidak menggembirakan.

Dari sisi volatilitas rupiah terhadap mata uang asing terlihat bahwa pada periode 2000.1-2006.4 volatilitas Rupiah dibawah 4%, namun nilai maksimumnya di atas 10%. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode setelah krisis ekonomi Rupiah masih memiliki risiko yang relatif tinggi, dan bergerak secara fluktuatif. Kalo dibandingkan dengan kondisi pada masa krisis memang terlihat bahwa Bank Indonesia mampu menstabilkan nilai Rupiah dengan baik, karena selama periode krisis volatilitas Rupiah sangat tinggi. Namun bila dibandingkan dengan periode 1990-1997, dimana rejim nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar mengambang terkendali, maka terlihat bahwa perubahan rejim nilai tukar mendorong fluktuasi Rupiah yang jauh lebih besar. Kondisi ini sesuai dengan teori, karena pada saat nilai tukar fleksibel, maka stabilitas nilai tukar itu akan sangat bergantung pada perilaku permintaan dan penawaran valuta asing. Pada periode sebelum tahun 1990 terlihat volatilitas rupiah yang cenderung lebih tinggi dibanding dengan periode 1990-1997, karena pada saat itu terjadi tekanan terhadap BOP, dan adanya liberalisasi perbankan yang menekan nilai rupiah.

indikator perdagangan, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara ASEAN 5 dan negara ASEAN lainnya. Angka inflasi pun menunjukkan karakter yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Inflasi singapura dan Brunei mampu ditekan sangat rendah sampai di bawah 2%, sedangkan inflasi Indonesia masih cukup tinggi, demikian pula dengan inflasi Myanmar yang sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan kebijakan moneter yang digunakan untuk menstabilkan inflasi tidak memiliki efektivitas yang sama

jadi?? cukup simetriskah kita???

(btw...aku pingin banget bisa upload tabel dan grafis.. udah aku coba pakai jpeg,gif, bmp, gagal terus, jadinya kecil banget ga terbaca... siapa mau bantu aku???)

Blok Perdagangan Tidak Lagi Cukup: Perlunya Mata Uang Tunggal

2007-08-23T07:40:00.000+07:00

Pentingnya kepastian nilai tukar dalam perekonomian global menyebabkan kebutuhan intergrasi ekonomi tidak lagi hanya berupa integrasi perdagangan namun berkembang menjadi integrasi keuangan. Integrasi keuangan secara penuh terjadi pada saat masing-masing negara dalam kawasan tersebut telah menghadapi kebijakan yang sama dalam keuangan (single set of rules), di mana investor dan penerbit aset keuangan mempunyai akses yang sama terhadap pasar keuangan (equal access) dan diperlakukan secara sama (treated equally) ketika beroperasi di sektor keuangan (Baele et al. 2004). Integrasi keuangan merupakan suatu upaya mengurangi dan menghapus hambatan arus keuangan antar negara di sebuah kawasan. Integrasi keuangan ini juga membutuhkan pengembangan infrastruktur keuangan regional untuk mendukung kelancaran dan meningkatkan transaksi keuangan lintas batas serta memelihara kestabilan keuangan dan nilai tukar di kawasan. Dalam jangka panjang integrasi keuangan dapat menuju kepada penyatuan dan integrasi moneter regional. Penyatuan mata uang berarti penghapusan rintangan untuk melakukan bisnis pada pasar yang besar, sehingga perdagangan dan investasi lintas negara akan meningkat. Pada tahap selanjutnya kondisi ini akan mendorong tingkat kompetisi industri dan pasar. Kompetisi bisnis akan membawa dampak yang baik karena akan memberikan oportunitas untuk mengembangkan bisnis, dan baiki industri yang lemah, akan berusaha bekerja lebih keras untuk beradaptasi terhadap bisnis global.

Integrasi keuangan dalam definisi Krugman dan Obstfeld (2000) disebut sebagai Optimum Currency Area (OCA). OCA merupakan sebuah kelompok negara-negara dalam suatu kawasan yang perekonomiannya terkait erat, terutama karena faktor perdagangan dan mobilitas faktor produksi, yang menetapkan suatu nilai tukar tetap dan diantara negara-negara anggota dan ditandai dengan pembentukan mata uang tunggal. OCA dapat terbentuk dengan syarat berikut.

1. Interdependensi perdagangan. Interdependensi perdagangan perlu karena keseragaman nilai mata uang akan menghemat biaya transaksi dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan penggunaan mata uang yang berbeda
2. Respon terhadap kejutan bersifat simetris. Negara-negara dengan respon terhadap kejutan yang simetris memungkinkan untuk mengambil kebijakan moneter yang sama. Determinan dari kejutan yang simetris ini adalah tingkat industri atau diversifikasi produk (Shin dan Wang ,2002)
3. Mobilitas faktor produksi. Adanya mobilitas faktor produksi diantara negara-negara anggota akan dapat meredam kejutan di dalam negeri tanpa menimbulkan biaya penyesuaian yang tinggi.
4. Konvergensi kebijakan makroekonomi. Apabila tidak ada konvergensi dalam kebijakan ekonomi, maka negara-negara dalam kawasan tersebut akan menghasilkan respon kebijakan yang mungkin saling bertolak belakang.

Secara empiris, tidak semua integrasi ekonomi mampu menghasilkan integrasi keuangan yang sukses. Berdasarkan best practice yang dilakukan oleh Uni Eropa, maka salah satu alasan digunakannya Economic and Monetary Union (EMU) adalah untuk medorong keterbukaan ekonomi yang lebih besar dan stabilitas nilai tukar yang lebih tinggi di kalangan negara anggota. Risiko mata uang yang mengakibatkan menurunnya perdagangan memotivasi penyatuan mata uang di Eropa (EU Commission, 1990) dan secara kuat berhubungan dengan intervensi pasar uang oleh bank sentral (Bayoumi and Eichengreen 1998). Inggris berminat masuk ke EMU karena tindakan ini akan berdampak pada sektor bisnis, dan pada akhirnya akan memperbaiki kinerja industri Inggris secara keseluruhan. Bergabungnya Inggris ke EMU juga memiliki implikasi makroekonomi yang penting bagi industri Inggris. Hilangnya kebijakan moneter yang independen dan fleksibilitas nilai tukar nominal akan secara fundamental merubah perekonomian dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan ekonomi dan kejutan ekonomi yang tidak diinginkan. Sebagian besar penyesuaian ini akan terjadi melalui perubahan kondisi industri. Analisis mengenai bagaimana mata uang tunggal memiliki efek terhadap kondisi penawaran terlihat pada sektor bisnis Inggris yaitu (EU Commission, 1990)

1. Efek langsung adalah hilangnya biaya konversi mata uang, menurunnya volatilitas mata uang di kawasan Eropa, transparansi harga yang lebih tinggi
2. Efek jangka pendek dan menengah adalah menaikkan perdagangan, investasi dan perubahan mekanisme penyesuaian ekonomi
3. Efek jangka panjang adalah EMU mendorong kompetisi dan mempengaruhi tren dalam konsentrasi dan spesialisasi.

Penyatuan mata uang Euro melalui proses sepakat dan kontra terhadap stabilisasi nilai tukar. Namun setelah krisis Asia muncul argumentasi yang kuat bahwa ketika suatu negara menganut rejim nilai tukar yang fleksibel maka negara-negara tersebut perlu melakukan stabilisasi nilai tukar. Argumentasi teori menunjukkan bahwa nilai tukar yang fleksibel menyebabkan nilai tukar lebih mudah menyesuaikan kejutan asimetrik pada suatu perekonomian, sedangkan dari perspektif ekonomi mikro, volatilitas nilai tukar yang rendah berhubungan dengan biaya transaksi perdangangan internasional dan aliran modal yang rendah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Adanya mata uang tunggal juga memberi manfaat semacam rejim nilai tukar tetap dan akan menghindarkan negara dari fenomena depresiasi “beggar-thy-neighbour” dalam integrasi ekonomi

(apakah Indonesia siap berintegrasi keuangan di ASEAN, bahasan berikutnya ya... btw tulisan ini adalah bagian dari paper yang akan dipresentasikan di Widya Mandala Surabaya, 4 September mendatang)

EPA Japan Indonesia

2007-08-23T07:27:00.000+07:00

benarkah EPA Jepang Indonesia cukup menguntungkan? dimana posisi Indonesia dalam kerjasama ini? sedikit tulisan mengenai kondisi trade Indonesia Jepang (tulisan kecil ini bagian dari tulisan yang sedang di proses dalam sebuah jurnal di Jepang)

Although Indonesia-Japan trade increased, the export-import share was apt to decrease. After 1998, export value to Japan was around 15.99%-23.30% of export total value. This proportion was smaller than many periods before. The same condition happened in import proportion. After crisis in 1999, Indonesia import proportion from Japan was around 8.91%-16.10%. The condition showed that Japan was not the main destination and source of trade for Indonesia. The borderless trade and regional trade agreement encouraged Indonesia to open its trade broadly.

The structure of Indonesia-Japan bilateral trade was an exporter of primary commodities and importer of industrial, capital goods and machinery inputs. This condition did not always give some benefits to Indonesia due to characteristics of primary commodities were unpreserved, low price-low value added, and depend on season. On the contrary, machinery inputs usually have a higher price as result of technologies attached. The ten highest import products in 2005 were road vehicles (18.23%), iron and steel (13.08%), general industrial machinery (11.78%), machinery specialized for particular industries (10.46%), power generating machinery (9.22%), electric machinery (5.21%), metalworking machinery (4.57%), organic chemicals (4.02%), artificial resins and plastics materials (3.49%), manufactures of metal (3.26%) and others (16.68%)

Primary products like mining, forestry, and fish dominated Indonesian export to Japan. The disadvantages of primary product export were relatively cheap price, so the import value would be low, seasonal dependency for agricultural products, and continuity resources for mining-based products. The mining export commodities in 2005 were gas and natural manufactured (28.58%), petroleum and petroleum products (18.53%), metalliferous ores and metal scrub (10.59%), coal, cokes and briquettes (5.98%) and non-ferrous metals (2.51%). The agriculture export products were cork and woods (4.51%) and fish, crustaceans and mollusks (2.51%). The rest of ten highest export commodities were industrial outputs like electrics machinery, office machines and automatic data processing equipments and textiles yarn, fabrics and related products.

The robust export performance of manufacturing, combined with growth in manufacturing imports, confirmed that Indonesia tried to peruse an outward-oriented industrialization strategy helped by trade liberalization and strategic industry policy.

The linkage between the import of intermediate goods and changes in export structure supports argument that: (a) import of intermediate inputs and capital goods are the major determinant of the changes in the export structure; and (b) trade liberalization measures improve firms ability to import the technology and intermediate inputs needed to adapt to changing global demand patterns. Based on structure of Indonesia-Japan trade, Indonesia ought to develop manufactured export to Japan due to find a greater value added from international trade.

benefits n misunderstanding WTO

2007-08-20T13:35:00.000+07:00

There are ten benefits and misunderstandings of WTO trading system (www.wto.org). Ten benefits are (i) The system helps promote peace, (ii) Disputes are handled constructively, (iii) Rules make life easier for all, (iv) Freer trade cuts the costs of living, (v) It provides more choice of products and qualities, (vi) Trade raises incomes, (vii) Trade stimulates economic growth, (viii) The basic principles make life more efficient, (ix) Governments are shielded from lobbying, and (x) The system encourages good government.

In the other side, ten misunderstanding that is mean the costs of WTO are (i) The WTO dictates policy, (ii) The WTO is for free trade at any cost, (iii), Commercial interests take priority over development, (iv) over the environment, (v) over health and safety, (vi) The WTO destroys jobs, worsens poverty, (vii) Small countries are powerless in the WTO, (viii) The WTO is the tool of powerful lobbies, (ix) Weaker countries are forced to join the WTO, and (x) The WTO is undemocratic.

This agreement can not be implemented easily, especially for the developing countries. There are many difficulties and cost of WTO agreement implementation. The problem lies not only with the current negotiating process. The problem is more fundamental: the WTO’s structure, rules, and processes are systematically biased against the interests of developing countries.

Globalization: pros n cons

2007-08-20T13:31:00.000+07:00

seperti Stiglitz baru-baru ini bilang,
saya tidak anti globalisasi, namun globalisasi perlu dimanage

Trade liberalization is a condition that we can keep away from. The world is becoming more globalized; there is no doubt about that. Globalization brings with it many new challenges, and in the field of world trade, the challenge of gaining market access in the new global economy calls for a consistent rethinking of strategy. Sometimes the discussion of trade liberalization is parallel with the emerging of regional trade block. If WTO is connected with globalization, trade block is related to regionalization phenomenon. There is no contradiction between trade regionalization and globalization. Global economy integration needs some new trade block establishment.

Even though globalization is a condition that can not be avoided, there are many pros and cons. There are many costs of trade liberalization and FTA, beside their advantages. The pros part thinks trade globalization and integration as a beneficial movement that can promote economic growth, development and poverty reduction. The resulting integration of the world economy has raised living standards around the world. Many developing countries have substantially increased their exports of manufactures and services relative to another condition before. Opening up their economies to the global economy has been essential in enabling many developing countries to develop competitive advantages in the manufacture of certain products. There is considerable evidence that more outward-oriented countries tend consistently to grow faster than ones that are inward-looking.

In the other side, the cons say that trade globalization and integration tend to make a new “oligopolies” and “monopolies” market. The greatest impact will be experienced by developing countries. For most developing countries, many negotiating that are dominated by industrialized countries have been marginalized their position in the economy. Globalization can make an adverse demand-side effect to Gross Domestic Product cause of import growth will be greater than export growth.

Some previous researches find out three costs of globalization and free trade area (FTA). First is trade diversification. FTA causes the trade or economic diverting from efficient non member economic to non efficient member economic. This condition occurs when trade barriers are removed that create a new cost, if the trade diverting is larger than trade creation, it will perform static welfare loss. This problem can be solved through (i) commodities are not perfect substitution, (ii) no trade diverting if non-member tariff is small enough, and (iii) if member trade barriers is quite small, cost and price should be similar with non-member countries. Second is decreasing tariff revenue for several countries. The import tax revenue will decrease when trade is diverted to the member country as a consequence of agreement. The last cost of FTA is adjustment cost. The adjustment cost is a short run cost. The cost arise cause of industries rationalization for efficiency and competitiveness.

best pratice ekonomi - bisakah?

2007-08-20T13:16:00.001+07:00

Indikator-indikator ekonomi menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi masih terus berlangsung. Kondisi ekonomi yang terjadi 10 tahun paska krisis sudah menunjukkan beberapa perbaikan, namun belumlah mampu berada pada titik yang terbaik. Lemahnya implementasi kebijakan ekonomi dan masalah-masalah ekonomi serta non ekonomi yang tidak terpecahkan memiliki andil atas lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Hasil yang dicapai dalam perbaikan sektor finansial tidak diiiringi dengan pencapaian yang sama oleh sektor non finansial. Situasi industri dan investasi samapai saat ini masih memprihatinkan, sehingga terlihat jelas kesenjangan antara sektor riil dan sektor keuangan. Stabilitas ekonomi Indonesia pun tampaknya belum menunjukkan kondisi yang relatif stabil terutama bila dilihat dari adanya aliran modal jangka pendek, “mini krisis” yang terjadi pada tahun 2005, sektor industri yang stagnan, tidak dipercayanya sebagian LC Indonesia, modal asing masuk yang rendah dan indikator-indikator yang lain. Kondisi ini seolah-olah menggambarkan bahwa Indonesia terbang dengan satu mesin, yaitu mesin pasa keuangan, sedangkan mesin-mesin yang lain masih mati.

Bila dilihat dari sisi kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah, tampak permasalahan utama adalah pada implementasi kebijakan. Masing sektor ekonomi di Indonesia memiliki tantangan yang berbeda. Misalnya sektor keuangan masih perlu melakukan penyelesian implementasi API, sektor industri dituntut memiliki kebijakan dan pola pembangunan industri yang sesuai dengan kemampuan masing-masing kluster, sektor fiskal masih ditantang dengan belum terselesaikannya masalah tax reform, sektor sosial masih perlu memikirkan pengentasan kemiskinan dan lain sebagainya. Namun di balik semua itu tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia, adalah penyiapan institusi, regulasi, infrastruktur dan sumber daya manusia yang mampu mendukung pelaksanaan reformasi secara utuh. Kebijakan yang dilakukan di Indonesia hampir seluruhnya merupakan “best practices” yang ada di dunia, padahal di sisi lain, secara institusi, infrastruktur dan sumber daya manusia, Indonesia belum sampai pada tahapan best practices. Kondisi ini harus dipecahkan melalui perbaikan-perbaikan institusional dan sumber daya manusia, agar kondisinya semakin mendekati kondisi ideal, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan optimal.

(tulisan ini merupakan draft sub bab buku 10 tahun paska krisis yang ditulis untuk PSAP UGM)

Redisain jalur mekanisme transmisi

2007-08-15T08:50:00.000+07:00

Krisis ekonomi Indonesia yang banyak diklaim bersumber dari adanya krisis keuangan menyebabkan perbaikan sektor keuangan menjadi salah satu tindakan yang harus diperhitungkan dengan seksama. Salah satu tiang dari sektor keuangan adalah sektor moneter. Pembicaraan mengenai kebijakan moneter berkaitan erat dengan apa yang disebut sebagai mekanisme transmisi. Mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah suatu proses bagaimana kebijakan moneter untuk merubah GDP riil dan inflasi. Banyak pihak masih melihat mekanisme transmisi moneter seperti halnya sebuah black-box (Mishkin, 1995) karena dipengaruhi oleh (i) perubahan perilaku bank sentral, perbankan dan pelaku ekonomi dalam aktivitas ekonomi dan keuangan, (ii) adanya senjang antara diluncurkannya kebijakan dan impaknya terhadap tujuan akhir, dan (iii) terjadinya perubahan jalur-jalur transmisi moneter. Akibat adanya krisis moneter yang terjadi di Indonesia, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter merasa perlu melakukan redisain jalur mekanisme transmisi sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja sektor moneter.
Redisain mekanisme transmisi sektor moneter dapat dilihat dari perkembangan perubahan UU Bank Indonesia dan jangkar kebijakan moneter yang digunakan. Perubahan terhadap UU Bank Indonesia tentu saja akan berimplikasi pada tugas Bank Indonesia.
pertanyaannya dari redisain ini apakah terjadi kondisi yang lebih baik?

terlihat bukan? paska krisis lebih baik, namun tidak lebih baik dibandingkan sebelum krisis
so....????

Inflasi yang rendah: suatu keberhasilan atau kebetulan

2007-08-11T20:34:00.002+07:00

Perekonomian Indonesia akhir2 ini dianggap mempunyai kinerja yang cukup baik. Nilai rupiah mengalami penguatan, meski sempat terjadi fluktuasi, Neraca pembayaran juga mengalami perbaikan. Surplus neraca pembayaran menyebabkan “membengkaknya” cadangan devisa. Keuntungan dari kondisi ini tentu saja adalah menguatnya salah satu faktor fundamental yang menentukan nilai kurs. Keuntungan surplus neraca pembayaran ini melalui mekanisme transmisi kebijakan moneter secara perlahan mampu menekan inflasi menjadi cukup rendah.

Namun pada sisi lain muncul kecurigaan, apakah benar pencapaian inflasi yang rendah tadi merupakan buah dari sistem inflation targeting yang diterapkan oleh Bank Indonesia sebagai tujuan tungga kebijakan moneternya? Bila kita tidak mengurangi rasa apresiasi kita terhadap Bank Indonesia maka mungkin kita dapat berkata bahwa ini adalah andil besar dari kemampuan Bank Indonesia untuk mengelola instrumen kebijakannya sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai. Di sisi lain, kita juga tidak dapat menutup mata bahwa pencapaian inflasi yang rendah ini bukan hanya karena kinerja sektor moneter, namun lebih karena melemahnya sektor riil. Kenaikan harga BBM tahun 2005 menyebabkan penurunan daya beli sehingga konsumsi rumah tangga mengalami stagnasi. Investasi melalui kredit perbankan juga tersendat, walaupun ada aliran kredit. Kredit yang tidak dicairkan (undisbursed loan) mencapai Rp 160 triliun. Jadi walaupun sepanjang tahun Bank Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang ekspansif berupa penurunan suku bunga, yang seharusnya bisa dipahami bila hal ini berhasil dilakukan maka akan mendorong terjadinya inflasi. Implikasinya, bila terjadi inflasi berarti Bank Indonesia gagal menjaga stabilitas harga. Fakta yang terjadi, penurunan inflasi yang terjadi tidaklah signifikan. Hal ini membuktikan bahwa pukulan ikutan kenaikan harga BBM pada 2005, memiliki efek yang kuat dan lead yang panjang.

Instrumen yang dipakai Bank Indonesia ternyata tetap tidak mampu menggerakkan sektor riil. Masyarakat tidak cukup responsif terhadap suku bunga. Padahal suku bunga adalah instrumen andalan Bank Indonesia dalam mencapai tujuan kebijakannya. Ketika pergerakan suku bunga yang ekspansif ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap inflasi, maka tampaknya Bank Indonesia masih akan bermain dengan suku bunga ini untuk lebih mendorong pergerakan sektor riil dan mencapai pertumbuhan. Pertanyaannya adalah tepatkah tugas pemerintah sebagai agen pertumbuhan didelegasikan ke Bank Indonesia yang seharusnya menjaga stabilitas harga? Apakah ini tidak menimbulkan konflik kepentingan?

Bajuri atau Doel, Fausi atau Adang????

2007-08-11T20:34:00.001+07:00

Kalo keluarganya Doel pilih Fausi, maka keluarganya Bajuri pilih Adang…
Hmmmmmm heboh juga, dan ini selalu terjadi. Dimana pun, kapan pun, mulai dari njago lurah, sampai ke njago presiden.
Sebenarnya perilakunya sama. Menebar pesona, yang kadang tidak terwujudkan ketika mereka benar-benar menjadi lurah atau presiden.
Masing-masing membawa simbol, slogan dan atribut masing-masing. Kalo njago lurah, ya mulai dari bergambar ketela pohon, sampai ke pacul. Dan simbol ini akan semakin seru bila sampai ke tingkat yang lebih tinggi.
Tentu sajalah, masing-masing memiliki tim sukses.. yang ga tanggung-tanggung, mulai yang ahli komunikasi, ahli strategi, sampai ke ‘preman’ yang dapat diharapkan mampu ‘meneduhkan’ suasana.

Kalo kita melihat secara teori ekonomi publik, katakanlah begitu (hehehe) terdapat 3 aspek penting sebuah pilkada adalah electoral regulation, electoral process dan electoral law enforcement. Tiga aspek ini saling kait-mengkait, namun demikian, pada aspek electoral regulation-lah sebuah proses pemilihan akan sangat ditentukan. Bila dipandang dari sisi teori ekonomi publik, pilkada dapat diparalelkan dengan teori mengenai pilihan publik atau public choice. Secara teoritis terdapat tiga agen yang berperan dalam pilihan publik yaitu (i) Pemilih sebagai konsumen, (ii) Politisi sebagai suplier, dan (iii) Birokrat pemerintah sebagai partisipan politis.

Asumsi utama dari pilihan publik adalah masyarakat (pemilih, politisi dan birokrat) berperilaku yang sama dalam arena politik seperti mereka bertindak di pasar, yaitu dimotivasi dengan keinginan pribadi. Bila pilihan publik dikaitkan dengan mekanisme pasar atau diparalelkan dengan konsep keseimbangan pasar untuk barang swasta, maka akan muncul yang disebut sebagai keseimbangan politis yaitu kesepakatan mengenai siapa kandidat yang akan dipilih melalui proses politik.

Aspek penting dalam pilkada adalah para pemilih bisa secara langsung memilih kepala daerah (gubernur-wakil, bupati-wakil, dan wali kota-wakil) yang diinginkan. Implikasi dari sistem demikian adalah para calon yang lebih banyak dikenal (public figure) dan memperoleh kepercayaan (trust) dari masyarakatlah yang akan diuntungkan. Untuk itu, para calon kepala daerah tidak cukup hanya mengandalkan modal sosial dan politik (social and political capital), tetapi juga material, terutama uang.

Dalam masyarakat yang sederhana, uang dalam pilkada, lebih banyak digunakan dalam memobilisasi dukungan, sedangkan dalam masyarakat modern, uang itu lebih banyak digunakan untuk biaya iklan, baik melalui media elektronik maupun media massa. Hal ini terjadi karena model kampanye yang dipakai bukan pengerahan massa, tetapi melalui dua media komunikasi itu. Dan itu yang lebih banyak terjadi sekarang. Para calon biasanya berusaha meyakinkan pemilih melalui iklan-iklan. Para calon yang mampu membayar iklan lebih banyak memiliki peluang lebih popular di kalangan pemilih.

Pada dasarnya proses pilkada itu sendiri berpotensi terjadi penyalahgunaan uang maupun wewenang yang disebut sebagai logrolling. Logrolling adalah praktek perdagangan hak pilih untuk mencapai ukuran tertentu yang tidak akan dicapai oleh kelompok lain. logrolling menimbulkan pro dan kontra. Kelompok yang pro dengan logrolling berargumentasi bahwa logrolling merupakan jalan bagi pemilih untuk mengekspresikan intensitas rasanya dan merupakan satu-satunya jalan untuk kelompok minoritas mendapat peran, sedangkan pendapat yang kontra menunjukkan bahwa logrolling akan menyebabkan meningkatnya ukuran kepemerintahan sehingga tidak efisien. Kondisi ini akan memunculkan mekanisme bagi kelompok yang memiliki kepentingan tertentu untuk mendapatkan manfaat atas pengeluaran seluruh masyarakat.

Seluruh aktivitas ini akan menimbukan dampak bagi perekonomian. Aktivitas logrolling akan menyebabkan biaya sosial marjinal menjadi semakin besar baik dalam proses pilkadal maupun pasca pilkadal karena kandidat yang dipilih tidak dapat mewakili preferensi yang paling diinginkan.

So…..
Kita sekarang mau termakan iklan siapa? Mau ikut Bajuri, atau mau ikut Doel
Tapi ati-ati jangan sampai biaya sosial kita semakin besar

Inflation targeting

2007-08-11T20:33:00.001+07:00

The adoption of inflation target for Indonesia is a desirable option of monetary policy. This decision is induced by new system of exchange rate that is used of Indonesia since August 1997. The economics and institutional pre-condition is required for the successful adoption of inflation targeting. The paper focuses on two issues. First, how is transmission mechanism of monetary policy? Second, is the dominant channel of transmission mechanism will support the inflation targeting adoption? Are the economics and institutional conditions ready for inflation targeting adoption?
The quarterly Indonesia data for the 1981.1 – 2004.2 periods dan the Vector Autoregressions is used as data and method for transmission mechanism model. The empirical results show that real exchange rate is a dominant channel of transmission mechanism. The shocks of real exchange rate will influence output and inflation immediately. The domestic interest rate shocks will affect the output and inflation weaker and slower then real exchange rate shocks. The application of inflation targeting in Indonesia still needs institutional and public commitment to improve the structural economy condition, policy coordination and some other technical issues

tulisan ini dipresentasikan di Surabaya, 2004
benarkan Indonesia telah siap untuk penargetan inflasi? atau jangan-jangan independensi BI justru akan membuat gamang
aku ingat kata-kata Bu Ning, kita ini kemampuan desa (sori tidak mendistorsi peran desa lo), namun mengadopsi semua sistem best practices di dunia. Yang terjadi adalah : GAGAP

DAMPAK VOLATILITAS NILAI TUKAR TERHADAP ARUS PERDAGANGAN INDONESIA (PENDEKATAN ARDL-ECM)

2007-08-11T20:30:00.000+07:00

This paper empirically investigates the impact of exchange rate volatility on the trade flows of Indonesia to its five major trading partners for the period 1975-2005. The standard deviation of the percentage change in the real exchange rate is employed to measure the exchange rate volatility. ARDL bounds testing approach procedure and error-correction models are used to obtain the estimates of the co-integrating relations and the short-run dynamics. The results obtained in this paper, on the whole, provide evidence that the exchange rate volatility has a significant negative effect on exports (in the short run) and a significant positive effect on import (in the short and long run). In the short and long run, foreign GDP and term of trade do not have a significant effect cause of export commodities disadvantage

tulisan lengkap ini dimuat dalam Jurnal ISEI 2007 (ditulis bersama Sri Yani)
yang jelas hasil tulisan ini menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar merupakan hal yang tidak dapat dianggap sepele. dan yang menarik adalah perilaku eksportir dan importir yang sangat berbeda. Yang satu tidak risk averse yang satunya lagi risk lover. atau justru ini menunjukkan ketidakkompetitifan kita dan ketergantungan kita pada impor yang tingi?